Samarinda, Sketsa.id – Maraknya aksi penolakan terhadap pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di sejumlah kampus dinilai sebagai cermin rendahnya literasi serta indikasi kuat adanya intervensi kekuasaan. Castro, akademisi Universitas Mulawarman, menyebut fenomena ini berbahaya karena terjadi justru di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi kebebasan akademik.
Castro menyayangkan bahwa penolakan kerap terjadi tanpa melihat terlebih dahulu isi film yang menggambarkan bagaimana negara mempersekusi warga sipil melalui alat pemaksa seperti militer. Ia menilai reaksi semacam itu sebagai “asap mendahului api.” “Padahal kalau mereka ingin melihat bagaimana negara mempersekusi warga negaranya melalui alat pemaksa seperti militer, itu nampak di dalam adegan-adegan di film ‘Pesta Babi’ ini,” ujarnya.
Ia menduga kuat penolakan di kampus bukan murni inisiatif sivitas akademika, melainkan hasil intervensi kekuasaan. “Kita sama-sama paham kampus dan kekuasaan itu punya relasi saling menyandera. Keterpilihan pimpinan kampus, terutama rektor, juga karena kontribusi kekuasaan melalui jatah privilege 35 persen suara,” tegasnya. Menurutnya, relasi ini menjadi alat sandera kekuasaan untuk mengamankan hal-hal yang diinginkan negara.
Castro juga mengkritik sikap negara yang cenderung permisif terhadap aksi penolakan tersebut. “Negara sendiri cenderung mendiamkan. Itu bermakna bahwa negara permisif atau membiarkan proses pembatasan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan mengekspresikan diri melalui tontonan seni. Ini sangat berbahaya,” katanya.
Ia menilai negara gagal memberikan rasa aman terhadap kebebasan warga negara untuk berekspresi. “Kampus yang harusnya jadi ruang aman justru menjadi ruang pembatasan kebebasan berekspresi. Paradoks dan makin anehnya, kekuasaan justru permisif,” pungkasnya. (cc)
