Samarinda, Sketsa.id – Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur, Erwin Izharuddin, dengan tegas membantah kabar yang menyebut partainya menarik dukungan terhadap usulan hak angket di DPRD Kaltim. Ia mengklarifikasi bahwa PAN saat ini hanya melakukan peninjauan ulang dan koordinasi internal.
Pernyataan ini disampaikan Erwin dalam bincang santai di salah satu hotel di kawasan Jalan Untung Suropati, Samarinda, pada Kamis (14/5/2026) sore, untuk menjawab isu yang beredar luas di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya intervensi yang ia sebut sebagai “masuk angin”.
“Kita bukan menarik ya, tapi meninjau. Habis itu berdiskusi sesuai prosedurnya. Karena kita ini fraksi gabungan, bukan fraksi sendiri. Kalau sendiri kan lebih mudah kita mutuskan,” ujar Erwin.
Koordinasi Internal demi Satu Suara
Menurut Erwin, langkah meninjau dukungan ini diambil untuk memastikan seluruh anggota fraksi PAN bersama Partai NasDem memiliki sikap yang sama saat hak angket dibahas dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan bahwa dari empat kader PAN di DPRD Kaltim, tiga orang di antaranya tidak ikut menandatangani usulan hak angket. Sementara satu orang lainnya ikut menandatangani. Situasi inilah yang membuatnya perlu melakukan koordinasi internal terlebih dahulu.
“Besok kita meeting diskusi mengenai angket, baru ke NasDem. Yang penting satu suara kita, jangan sampai ada yang dukung ada yang enggak,” tegasnya.
Erwin juga menegaskan bahwa usulan hak angket secara prosedural sudah tidak bisa ditarik kembali karena telah masuk ke forum paripurna. Syarat minimal 10 anggota dewan sudah terpenuhi, bahkan saat ini sudah mencapai 23 orang.
“Angket itu kan sudah masuk forum untuk dibahas. Enggak bisa ditarik lagi. Minimal 10 orang sudah terpenuhi, sekarang sudah 23. Tapi nanti kita bahas dulu di internal dan dengan fraksi gabungan,” ucapnya.
Bantah Adanya Intervensi
Lebih jauh, Erwin dengan tegas membantah adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari Gubernur Kaltim atau DPP PAN, yang memengaruhinya untuk mengubah sikap partai terhadap hak angket.
Ia bahkan menyatakan siap bersumpah tidak pernah menerima iming-iming atau tekanan dari siapa pun.
“Saya berani sumpah enggak ada kayak gitu-gitu. Saya enggak minta apa-apa ke gubernur. Biar saya netral dan enggak diintervensi siapa pun,” tegasnya.
Erwin menyebut isu intervensi yang beredar sebagai “masuk angin” yang tak perlu dibesar-besarkan.
“Masuk angin dikerok juga hilang, ngapain? Insyaallah enggak ada. Saya berani sumpah,” katanya sambil tersenyum.
Ia mengaku belum pernah bertemu atau dihubungi oleh Gubernur Kaltim terkait masalah ini. Bahkan ia mengaku tidak pernah meminta sumbangan atau bantuan apa pun dari pemerintah daerah.
Menurut Erwin, PAN tetap berada dalam barisan koalisi pemerintahan bersama Partai Gerindra dan Partai Golkar. Namun, ia menegaskan bahwa berada dalam koalisi bukan berarti tidak boleh bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Harusnya sih kita dukung terus karena koalisi nasional juga. Tapi bukan berarti tidak kritis. Tetap harus dikritik,” timpalnya.
Ia juga menyoroti program-program pemerintah yang perlu dievaluasi, termasuk beasiswa Gratispol yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau semua pihak yang berhak.
“Gratispol itu benar enggak dikasih? Ada ratusan ribu yang belum dikasih? Itu cek. Kalau benar, itu juga prestasi. Tapi kalau yang lain belum terakomodir, ya apes. Uangnya enggak ada memang, karena yang saya tahu di pusat semua daerah dipotong,” ujarnya.
Soal Aksi Demonstrasi
Terkait rencana aksi lanjutan yang akan digelar pada Kamis (21/5/2026) mendatang, Erwin menilai demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi undang-undang.
Namun, ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati agar tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Jangan anarkis. Harus murni suara masyarakat, tidak ada kepentingan orang lain yang nimbrung. Hati-hati ada oknum yang membiayai, begitu kepentingannya dapat, mereka hilang, kalian yang kena,” pungkasnya.
“Benar-benar murni dari masyarakat. Insyaallah Tuhan juga gerakkan. Hati-hati,” pesannya.
Dengan klarifikasi ini, Erwin berharap polemik di masyarakat dapat segera mereda dan semua pihak menunggu hasil koordinasi internal PAN sebelum hak angket dibahas lebih lanjut di DPRD Kaltim. (cc)
