Jakarta, Sketsa.id – Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dino menyebut bahwa sejak menjabat, satu dari enam hari dihabiskan Prabowo di luar negeri.
“Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri. Tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” ujar Dino dalam unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (30/5/2026).
Dino memprediksi frekuensi tinggi ini akan terus berlanjut dalam 18 bulan ke depan. Ia mengingatkan bahwa setiap perjalanan presiden ke luar negeri memakan biaya sangat besar, mulai dari tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, protokoler, pengamanan, hingga uang harian delegasi. “Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” kata Dino.
Lima Saran Dino untuk Prabowo
Sebagai sahabat lama Prabowo yang merasa memiliki tanggung jawab moril, Dino menyampaikan lima saran. Pertama, menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia melalui video call atau telepon untuk menghemat biaya. “Dengan satu video call bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar,” ujarnya.
Kedua, memanfaatkan kunjungan ke forum internasional untuk bertemu banyak kepala negara sekaligus. Dino mengusulkan formula 1+8, di mana Presiden dapat bertemu minimal delapan kepala negara lain dalam satu perjalanan. Ketiga, merencanakan kunjungan secara profesional dan transparan, termasuk mengumumkan jadwal minimal sepekan sebelum keberangkatan.
Keempat, lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia daripada melakukan perjalanan ke luar negeri. Kelima, mengalihkan misi diplomatik taktis ke Menteri Luar Negeri Sugiono agar lebih hemat biaya.
Tanggapan Seskab Teddy: Presiden Tanggung Kelebihan Biaya Pribadi
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons langsung saran Dino. Ia mengapresiasi masukan tersebut, namun meluruskan sejumlah informasi yang dinilai keliru. Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo menanggung secara pribadi seluruh kelebihan biaya perjalanan yang melebihi anggaran resmi pemerintah.
“Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Ia juga membantah anggapan rombongan presiden terlalu besar. Teddy membandingkan, di era sebelumnya rombongan bisa mencapai lebih dari 120 orang, sementara di era Prabowo maksimal 50 hingga 60 orang. “Jumlah rombongan Presiden Prabowo sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya,” jelasnya.
Soal perencanaan kunjungan, Teddy mengatakan perkembangan geopolitik global sangat dinamis sehingga tidak bisa diatur kaku setahun sebelumnya. “Ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” tuturnya. (*)
