Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memilih menahan pelaksanaan sejumlah program pembangunan seiring realisasi transfer dana dari pemerintah pusat yang hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar 23 persen dari total alokasi yang diharapkan. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah demi menghindari potensi utang kepada pihak ketiga di akhir tahun anggaran.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah menerapkan pendekatan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu sejumlah kegiatan bisa berjalan sambil menunggu pencairan transfer pusat, kini pelaksanaan program akan disesuaikan dengan ketersediaan kas yang benar-benar sudah masuk ke daerah. “Sekarang kebijakan yang kita ambil, karena kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun, adalah kita memastikan uang itu masuk dulu, baru kita progres untuk pelaksanaan kegiatannya,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Aulia, realisasi transfer yang masih di kisaran 23 persen menjadi faktor utama yang mempengaruhi percepatan pelaksanaan program dan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada sejumlah kegiatan. Hingga memasuki Juni, Pemkab Kukar terus melakukan penyesuaian jadwal proyek dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan daerah. “Kita ingin memastikan bahwa setiap kegiatan yang terlaksana itu dananya tersedia. Sampai sekarang, di bulan Juni ini, kita menerima transfer sekitar 23 persen dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain mencermati transfer dana pusat, Pemkab Kukar juga memperhitungkan dinamika harga komoditas global, seperti pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar AS yang mempengaruhi biaya pengadaan material konstruksi. Pemerintah daerah menilai penyesuaian waktu pelaksanaan proyek diperlukan agar harga satuan pekerjaan tetap relevan dengan kondisi pasar, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kontraktor maupun mengganggu keberlangsungan proyek di lapangan.
Langkah konservatif ini diharapkan menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memberikan kepastian pembayaran kepada penyedia jasa dan kontraktor. Di tengah ketidakpastian transfer anggaran dan fluktuasi biaya konstruksi, Pemkab Kukar menargetkan belanja daerah tetap berjalan secara terukur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efektivitas anggaran, dan keberlanjutan pembangunan daerah. (*)
