Samarinda, Sketsa.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan segera menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD Kaltim terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kaltim yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

Menurut Seno, pemerintah daerah memandang masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan yang harus menjadi perhatian bersama. Pemprov Kaltim akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang masih menjadi catatan pemeriksaan.

“Kami juga harus mengikuti apa yang disampaikan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan mereka. Nanti pemerintah akan meminta BPKAD dan Inspektorat untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah terkait temuan-temuan BPK yang harus segera dirapikan dan diselesaikan,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki pandangan yang sama dengan seluruh fraksi DPRD yang menyampaikan masukan dalam rapat paripurna tersebut. Komitmen itu diwujudkan dengan langkah percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik.

“Kami sepaham dengan yang disampaikan anggota DPRD tadi, seluruh fraksi, dan kami akan segera melakukan itu,” tegasnya. Seno menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah, termasuk meningkatkan PAD dan menuntaskan berbagai temuan pemeriksaan.

Pemprov Kaltim berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. (cc)