Samarinda, Sketsa.id – Bupati Aulia Rahman Basri memaparkan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menghadapi keterbatasan fiskal sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Diungkapkan Bupati Aulia, bahwa Pemkab Kukar menerapkan sejumlah kebijakan untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi fiskal saat ini. Namun, penyesuaian ini tetap diarahkan agar pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah.
“Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang kita lakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar dalam kondisi keterbatasan fiskal hari ini,” ungkapnya.
Mempertahankan belanja pegawai tanpa pengurangan kata Aulia, menjadi kebijakan pertama yang diambil oleh Pemkab Kukar. Kemudian kedua, melakukan efisiensi pada belanja operasi serta mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang jasa.
Menurut Aulia, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara lebih efektif di tengah keterbatasan fiskal.
Efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan pengeluaran, tetapi juga bagaimana anggaran yang tersedia tetap mendukung pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kita lakukan di pemerintah hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik ini tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.
Selain membahas kebijakan anggaran, Aulia menekankan pentingnya government branding atau penguatan citra pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan daerah.
Kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah ini perlu disampaikan secara tepat kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang baik menjadi salah satu unsur penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Aulia menilai, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program dan kebijakan. Hasil kerja ini juga harus diketahui masyarakat agar warga dapat memahami langkah yang diambil pemerintah daerah.
“Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, maka kita harus membangun trust ke masyarakat, apa yang sudah kita lakukan, itu harus ter-deliver dengan baik ke masyarakat,” katanya.
Dalam konteks ini, Aulia pun menyoroti peran jurnalis dan media massa sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah kepada publik.
“Untuk men-deliver itu, ya teman-teman jurnalis melalui media-medianya itu bisa melakukan itu dengan baik,” tandasnya. (Adv/Diskomindo Kukar/cc)
