Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat pengendalian inflasi melalui pemantauan harga dan evaluasi rutin yang dilaksanakan setiap pekan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pertahankan kondisi perekonomian daerah.
Hal itu dibenarkan Bupati Aulia Rahman Basri pada Jumat sore (23/10/2026). Pemerintah daerah kata dia, memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang rutin memantau perkembangan inflasi. Tim tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan harga di Kukar.
“Kita rapat rutin setiap minggu untuk menyampaikan terkait dengan inflasi ini,” ungkapnya di Tenggarong.
Ia menyebutkan, upaya pengendalian inflasi tersebut turut mengantarkan Kukar meraih prestasi di tingkat Pulau Kalimantan. Kukar tercatat menjadi juara pertama pengendalian inflasi selama empat tahun berturut-turut.
Prestasi tersebut menjadi salah satu indikator upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas perekonomian. Pemkab Kukar berupaya mempertahankan capaian itu melalui kerja TPID dan pemantauan kondisi ekonomi secara berkala.
Aulia menjelaskan, pengendalian ekonomi tidak hanya berkaitan dengan harga barang. Perputaran uang di masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia pun turut mencontohkan kondisi perekonomian Kukar pada awal Februari 2026 yang mengalami deflasi sekitar 1,2 persen.
Kondisi tersebut kata dia, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menjaga perputaran uang melalui belanja pemerintah. “Kalau deflasi artinya uang yang berputar di masyarakat itu sedikit,” katanya.
Pemkab Kukar lalu mengajukan pinjaman sebesar Rp820 miliar dari Bankaltimtara. Aulia menjelaskan bahwa dana tersebut dikucurkan melalui pembayaran kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Melalui mekanisme itu, pemerintah berharap uang kembali beredar di masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi. “Kita pinjam uang di Bank Kaltimtara Rp820 miliar, kita kucurkan ke masyarakat melalui teman-teman para pihak ketiga kita,” ujarnya.
Atas dasar itu, perkembangan perekonomian daerah terus dipantau melalui evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah. Menurut dia, perputaran uang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga kondisi ekonomi.
Selain TPID, Pemkab Kukar mengandalkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk terus memperluas akses pembiayaan masyarakat. Salah satu program yang dijalankan melalui tim tersebut adalah Kredit Kukar Idaman Terbaik.
Program ini memberikan subsidi bunga pinjaman bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah menanggung bunga kredit yang ditetapkan perbankan sehingga penerima manfaat cukup membayar pokok pinjaman sesuai ketentuan program.
Aulia menyebut, bunga pinjaman yang ditanggung pemerintah daerah berkisar 9–12 persen. Skema tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha.
“Jadi bunga yang dibebankan dari perbankan itu dibayar oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Melalui TPID dan TPAKD, Pemkab Kukar pun berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Kedua tim tersebut memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan upaya menjaga aktivitas perekonomian daerah. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)
