KUTAI KARTANEGARA, Sketsa.id – Pendangkalan sungai yang terjadi di sejumlah kawasan pertanian menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani untuk menjaga fungsi infrastruktur pengairan tetap berjalan lancar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Melalui Program Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp1,6 miliar untuk normalisasi dua sungai pada 2026. Kegiatan ini terlaksana di Sungai Heram, Kelurahan Loa Ipuh, Tenggarong, serta kawasan pertanian Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang.
Kedua lokasi itu dipilih karena kondisi aliran sungainya mulai mengalami pendangkalan akibat penumpukan sedimentasi. Selain itu, pertumbuhan semak belukar yang semakin lebat juga membuat kondisi sungai membutuhkan penanganan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Kukar, Awang Agus, menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan melalui pengerukan sedimen yang mengendap di dasar sungai. Kedalaman pengerukan disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi, berkisar 50 sentimeter hingga 1 meter.
“Sedimennya sudah cukup banyak. Semak-semaknya juga terlalu banyak, sehingga perlu dilakukan pengerukan dan normalisasi kembali,” ungkapnya di Tenggarong, Selasa (3/11/2026).
Dari dua lokasi tersebut, penanganan terbesar berada di Sungai Heram dengan panjang mencapai 1,6 kilometer dan lebar sekitar 5 meter. Pekerjaan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp1,2 miliar.
Sementara di Bangun Rejo, normalisasi dilakukan sepanjang 350 meter dengan lebar sekitar 4 meter. Anggaran yang disiapkan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp400 juta.
Awang menyebut, kegiatan ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan kawasan pertanian. Keberadaan sungai menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang aktivitas petani sehingga kondisinya perlu dijaga agar tetap berfungsi.
Menariknya, sungai yang ditangani tersebut sebenarnya merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan. Namun, pemerintah daerah tetap mengambil bagian menanganinya karena mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur pertanian di wilayah Kukar.
Pelaksanaan normalisasi pun dilakukan melalui koordinasi dengan BWS. Ia pun membeberkan, kebutuhan normalisasi di Kukar sebenarnya masih tersebar di sejumlah wilayah. Namun, kemampuan anggaran daerah membuat pekerjaan belum bisa dilakukan sekaligus dan harus dilaksanakan secara bertahap.
“Kalau untuk normalisasi sungai sebenarnya masih banyak yang membutuhkan. Tetapi karena keterbatasan anggaran, tahun ini baru bisa kita tangani dua titik,” jelasnya. (Adv/Prokom Kukar/cc)
