Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Rencana menghadirkan bioskop di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Pembahasannya kini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop), untuk mempersiapkan rencana tersebut.
Sebelumnya, pembahasan bioskop lebih banyak ditangani dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, Pemkab Kukar mulai memperluas koordinasi agar rencana investasi di sektor hiburan ini dapat dikaji bersama instansi yang berkaitan.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan bahwa penanganan rencana bioskop telah dilimpahkan kepada Disperindagkop. Langkah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi antar-OPD dalam membahas peluang menghadirkan bioskop di Kukar.
“Jadi sekarang ini bukan hanya DPMPTSP, tapi kolaborasi,” ungkapnya di Tenggarong, Jumat (30/10/2026).
Dalam penjajakan tersebut, Pemkab Kukar beber Rendi Solihin, tidak membatasi pilihan pada jaringan bioskop XXI. Pemerintah daerah justru melihat peluang kerja sama dengan pengelola bioskop lain yang sudah beroperasi di sejumlah daerah.
Ia menyebut Berau, Tabalong, dan Batulicin sebagai contoh daerah yang memiliki bioskop di luar jaringan XXI. Meski menggunakan merek berbeda, fasilitas dan kualitas ruang bioskop di daerah tersebut dinilai tidak kalah dengan jaringan bioskop besar.
“Berau, Tabalong, Batu Licin. Dia tidak ada XXI tapi dia punya bioskop yang setara. Kualitas room-nya juga sama,” bebernya.
Pengalaman tersebut pun menjadi salah satu pertimbangan dalam mencari calon pengelola yang tepat. Pemkab Kukar ingin masyarakat tetap mendapatkan fasilitas hiburan dengan kualitas yang baik.
Namun, aspek bisnis juga menjadi perhatian. Rendi menegaskan, keberadaan bioskop harus memberikan manfaat secara ekonomi dan tidak justru menjadi beban bagi daerah.
“Beberapa titik bioskop di Indonesia selain XXI, pastinya yang memang menguntungkan untuk Kabupaten Kukar. Percuma ada bioskop tapi merugikan untuk kita,” terangnya.
Atas dasar itu, Pemkab Kukar masih perlu mematangkan skema kerja sama sebelum menentukan pengelola. Kualitas fasilitas, potensi pasar, hingga keberlanjutan operasional menjadi hal yang perlu diperhitungkan.
Selain pengelola, lokasi penempatan juga belum diputuskan. Tangga Arung Square Tenggarong sempat menjadi salah satu lokasi yang menjadi pembahasan dalam rencana bioskop tersebut.
Rendi mengatakan penentuan tempat masih dalam pembicaraan. Dengan demikian, belum ada kepastian terkait penempatan lokasi bioskop perdana ini apakah ditempatkan di kawasan Tangga Arung Square atau di lokasi lain.
Meski begitu, Pemkab Kukar berharap rencana tersebut bisa terealisasi sehingga masyarakat memiliki pilihan hiburan baru di daerah sendiri. “Yang penting ada di Kukar nanti,” tandasnya.(Adv/Diskominfo Kukar/cc)
