Bongkar Tambang Ilegal PT JMB, Jaksa Tuntut 7 Terdakwa: Ada yang Diancam 13 Tahun Bui & Denda Rp1 Miliar

Rabu, 18 November 2026 - 12:39 WITA
Bagikan:
Foto : Suasana sidang pembacaan tuntutan pidana kasus dugaan korupsi penambangan tidak sah PT Jembayan Muara Bara Group di Pengadilan Tipikor Samarinda.

Samarinda, Sketsa.id – Kasus dugaan korupsi penambangan secara tidak sah oleh PT Jembayan Muara Bara (JMB) Group akhirnya memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) dan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara (Kejari Kukar) resmi melayangkan tuntutan pidana terhadap tujuh terdakwa.

Sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Ruang Ali Said, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Selasa (17/11/2026) itu berlangsung menegangkan. Pasalnya, kasus ini menyoroti praktik penambangan ilegal di lahan Hak Pengelolaan (HPL) milik Kementerian Transmigrasi RI yang terjadi sejak tahun 2007 hingga 2012.

JPU menilai ketujuh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mereka dinilai menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Rincian Tuntutan: Denda Miliaran hingga Uang Pengganti Ratusan Miliar

Tuntutan yang dibacakan JPU tidak main-main. Hukuman bagi para terdakwa bervariasi, mulai dari 5 tahun hingga 13 tahun penjara. Berikut rincian tuntutan untuk ketujuh terdakwa:

  1. Ir. Herry Maryadi bin H. Mat Umar: 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
  2. Basri Hasan ST., MT. bin Hasan: 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
  3. Ir. H. Assobitin bin Asmy (alm): 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
  4. Drs. Adinur, M.AP bin Nawawi Hami (alm): 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
  5. Budiono Tanbun: 7 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp696,9 miliar.
  6. Ir. Dany Aswin bin Dokmin: 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
  7. Ir. Ginarsa Tandinegara: 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Angka uang pengganti sebesar Rp696,9 miliar yang dibebankan kepada terdakwa Budiono menjadi sorotan tersendiri, mengingat besarnya kerugian negara dalam praktik tambang ilegal tersebut.

Agenda Sidang Selanjutnya

Setelah pembacaan tuntutan, Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan ke tahap pembelaan (pleidooi) dari para terdakwa atau penasihat hukumnya.

Berdasarkan jadwal yang dirilis oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, sidang pembelaan akan digelar dalam dua gelombang. Untuk terdakwa Budiono Tanbun dan Ir. Ginarsa Tandinegara, sidang pleidooi dijadwalkan pada Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, untuk lima terdakwa lainnya (Herry Maryadi, Basri Hasan, Assobitin, Adinur, dan Dany Aswin), agenda pembelaan akan berlangsung pada Senin (23/11/2026).

Publik kini menanti kelanjutan sidang ini. Apakah para terdakwa akan menerima putusan hakim nanti, atau justru menyiapkan pembelaan untuk meringankan hukuman mereka. (*)

Bagikan:

DKP Kukar Temukan 3 Kasus Illegal Fishing Sepanjang 2026