Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa Partai Golkar akan mengikuti seluruh proses hak angket sesuai aturan yang berlaku. Meski dijadwalkan hadir dalam rapat paripurna pada 10 Juni 2026 mendatang, kehadiran tersebut tidak serta-merta diartikan sebagai persetujuan terhadap penggunaan hak angket.
“Golkar akan hadir, otomatis hadir. Tapi hadir itu bukan berarti kemudian itu bentuk persetujuan terhadap penggunaan hak tertentu. Masing-masing punya sikap,” ujar Sarkowi dalam wawancaranya dengan sejumlah media.
Sejak awal, lanjut Sarkowi, Fraksi Golkar lebih cenderung memilih hak interpelasi dibanding hak angket. Alasannya, interpelasi secara teknis tidak seberat angket dan dinilai lebih tepat untuk menjaga hubungan koalisi di DPRD yang mayoritas partainya mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kami sengaja memberikan kompromi kalau interpelasi, supaya menjaga ketidaknyamanan di DPR karena rata-rata fraksi di DPR adalah koalisi gubernur. Secara teknis, syarat interpelasi juga tidak seberat angket,” jelasnya.
Sarkowi juga membalas kritik yang menyebut konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait hak angket tidak perlu dilakukan. Menurutnya, langkah itu diambil karena adanya perbedaan pandangan di antara fraksi.
“Ada yang lebih cenderung ke interpelasi, ada yang ke angket. Itu perbedaan pandangan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat punya peran pembinaan dan pengawasan. Ketika ada perbedaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mendagri bisa menjadi tempat konsultasi. Itu mekanisme konstitusional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setelah konsultasi, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa proses boleh dilanjutkan sesuai aturan. Hasilnya, hak angket telah dijadwalkan dalam rapat Bamus dan akan dilaksanakan pada 10 Juni 2026, karena tanggal 2 hingga 9 Juni adalah masa reses.
Hak Angket Bersifat Personal, Bukan Representasi Fraksi
Sarkowi mengingatkan bahwa hak angket bersifat konstitusional personal. Artinya, pengusulan hak angket tidak otomatis mewakili seluruh fraksi meskipun ada satu atau dua anggota dari fraksi tertentu yang mengusulkan.
“Jangan mentang-mentang ada satu dua orang dari fraksi ini, otomatis fraksinya mendukung angket. Tidak. Ini proses pengusulan personal,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam paripurna nanti, para pengusul akan membacakan usulan lengkap dengan nama-nama mereka. Setelah itu, akan ada pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Apakah nanti lanjut atau tidak, kita lihat. Bisa jadi lanjut, bisa juga gugur karena tidak memenuhi aturan. Silakan berproses, kita ikuti mekanisme yang ada,” pungkasnya.
Sarkowi menutup dengan menegaskan bahwa arahan dari ketua partai, baik di pusat maupun daerah, adalah satu: sepanjang sesuai aturan, Golkar jalan. (cc)
