Tenggarong, Sktesa.id – Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Lukman, mengingatkan agar pembentukan peraturan daerah (Perda) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek hukum dan prosedur.
Setiap regulasi yang disusun juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Lukman saat Forum Konsultasi Publik terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kukar di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, proses pembentukan produk hukum daerah perlu memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum hingga keterlibatan masyarakat.
Perda yang berkualitas lanjut Lukman, harus bersifat aspiratif dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, penyusunannya tidak cukup hanya mengikuti ketentuan perundang-undangan, tetapi juga perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan.
“Produk hukum daerah yang berkualitas harus aspiratif, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, terdapat lima Ranperda yang menjadi pembahasan. Masing-masing meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang, perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT GRHA 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).
Selanjutnya, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda), Ranperda tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan, serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepemudaan.
Kelima Ranperda tersebut memiliki materi pengaturan yang berbeda. Namun, seluruhnya diharapkan dapat memperjelas kebijakan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain substansi regulasi, Lukman juga menyoroti pentingnya memastikan setiap ketentuan dalam Ranperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terutama menyangkut penggunaan ketentuan pidana setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Untuk itu, DPRD Kukar turut mengundang Kejaksaan Negeri Kukar guna memberikan pemahaman mengenai penerapan ketentuan pidana dalam Perda. Langkah ini diperlukan agar pengaturan sanksi dalam produk hukum daerah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional.
Lukman menjelaskan, penggunaan ketentuan pidana perlu dilakukan secara proporsional dan efektif. Penerapannya juga harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif serta penyesuaian kategorisasi ancaman pidana denda.
Dengan demikian, setiap sanksi yang dicantumkan dalam Perda memiliki dasar dan tujuan yang jelas, bukan sekadar menjadi ketentuan pelengkap dalam sebuah regulasi.
Ia berharap, berbagai masukan yang telah disampaikan peserta dalam forum konsultasi publik ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masing-masing panitia khusus (Pansus) DPRD Kukar dalam menyempurnakan lima Ranperda tersebut.
“Masukan dan rekomendasi yang disampaikan melalui forum konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masing-masing pansus dalam melakukan penyempurnaan,” ujarnya.
Lukman menegaskan, penyusunan produk hukum daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab, regulasi yang baik bukan hanya memiliki landasan hukum yang tepat, tetapi juga mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kukar.
“Kami berharap produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya dapat memberikan manfaat serta menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)










