Pajak Perusahaan Tambang Dioptimalkan, Kukar Bidik Pendapatan Rp800 Miliar Lebih

Senin, 16 November 2026 - 15:19 WITA
Bagikan:
Foto:Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyoroti ketimpangan penerimaan PBBKB antara Kukar dan Kutim dalam Entry Meeting Tim Terpadu di Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Kutai Kartanegara (Kukar) justru lebih rendah dibandingkan Kutai Timur (Kutim), meski produksi batu bara di Kukar tercatat lebih besar.

Ketimpangan tersebut pun menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yang kini benar-benar berupaya untuk menelusuri dan mengoptimalkan penerimaan pajak dari aktivitas perusahaan pertambangan.

Bupati Aulia Rahman Basri mengungkapkan bahwa penerimaan PBBKB Kutim mencapai sekitar Rp999 miliar. Sementara Kukar hanya memperoleh sekitar Rp555 miliar. Padahal, jika melihat besaran produksi batu bara, Kukar memiliki aktivitas pertambangan yang lebih besar.

“Kalau dari pajak kendaraan bahan bakar bermotor saja, Kutai Timur itu tembus hampir Rp1 triliun, sementara Kukar cuma Rp500an miliar,” ungkap Bupati Aulia dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kukar di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Besarnya produksi batu bara ini kata Bupati Aulia, berbanding lurus dengan kebutuhan operasional perusahaan. Aktivitas tambang membutuhkan banyak kendaraan dan alat berat yang tentunya menggunakan bahan bakar dalam jumlah besar.

Aulia menyebut, Kukar justru memiliki penerimaan royalti batu bara lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya aktivitas produksi pertambangan yang berlangsung di wilayah Kukar.

“Kalau kita bicara royalti, itu tentunya terkait dengan produksi. Produksinya otomatis Kutai Kartanegara lebih besar daripada daerah yang lain,” bebernya.

Karena itu, Pemkab Kukar menilai terdapat potensi penerimaan pajak bahan bakar yang masih bisa dioptimalkan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah lokasi pembayaran pajak perusahaan yang selama ini belum tentu sesuai dengan wilayah operasional kendaraannya.

Aulia mencontohkan, sejumlah perusahaan memiliki kantor induk di Samarinda atau Balikpapan. Ketika melakukan pembelian bahan bakar, faktur pembelian bisa tercatat di daerah tempat perusahaan induk berada. Padahal, kendaraan yang menggunakan bahan bakar tersebut justru beroperasi di wilayah Kukar.

“Harapan kita pembayaran PBBKB-nya itu ada di Kutai Kartanegara, bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada,” tegasnya.

Ia menjelaskan, terdapat dua pendekatan dalam melihat kewajiban pajak tersebut, yakni berdasarkan domisili kendaraan dan lokasi kendaraan beroperasi. Pemkab Kukar ingin memastikan potensi penerimaan pajak dapat disesuaikan dengan aktivitas kendaraan yang berlangsung di daerah.

“Kendaraan ini kan menggunakan bahan bakar ketika dia beroperasional, bukan pada saat dia diam,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemkab Kukar melakukan koordinasi dan rekonsiliasi bersama Bapenda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Bapenda Kukar, kejaksaan, serta kepolisian melalui tim terpadu.

Pemeriksaan ini juga menyasar sejumlah jenis pajak yang berkaitan erat dengan aktivitas perusahaan pertambangan, yakni pajak kendaraan bermotor, PBBKB, dan pajak air permukaan.

Aulia optimistis, apabila penataan dan pencatatan kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan baik, penerimaan daerah dari sektor tersebut berpeluang meningkat pada 2027.

“Kami yakin dan optimistis ketika ini bisa dirapikan dengan baik melalui kegiatan seperti hari ini, maka pendapatan kita di tahun 2027 itu bisa melebihi Rp800 miliar daripada apa yang terjadi hari ini,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)

Bagikan:

Gugatan Advokat Publik soal SK Tim Ahli Gubernur Kaltim Dinyatakan NO