Samarinda, Sketsa.id – Rapat paripurna usulan hak angket terhadap Gubernur Kaltim gagal digelar karena kuorum tidak terpenuhi. Kendati demikian, DPRD Kalimantan Timur membuka peluang untuk kembali berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, bahkan opsi daring seperti zoom pun dipertimbangkan demi efisiensi anggaran.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa sejauh ini semua tahapan hak angket telah dijalankan sesuai aturan, termasuk konsultasi awal ke Kemendagri.

“Nanti akan dilanjutkan kembali sesuai agenda. Kami tidak mau salah dalam menjalankan usulan ini. Harus betul-betul sesuai aturan, undang-undang, dan tata tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2025,” ujarnya usai rapat paripurna ke-12, Rabu (10/6/2026). Ananda juga memastikan pimpinan DPRD akan segera berkoordinasi dengan seluruh fraksi, termasuk Golkar yang pada rapat hari ini hanya dihadiri satu anggotanya.

Menjawab kekhawatiran publik soal biaya konsultasi ke Jakarta yang dinilai membebani daerah, Ananda menyebut mekanisme koordinasi berikutnya bisa dilakukan secara daring.

“Nanti mungkin bisa kita sesuaikan mekanismenya, mungkin zoom atau apa. Yang pasti proses berikutnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. Ia berharap pada jadwal berikutnya, setiap fraksi lebih bertanggung jawab menghadirkan anggotanya karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, bukan sekadar agenda politik. (cc)