Samarinda, Sketsa.id – Di tengah euforia peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei, Perempuan Mahardhika Samarinda justru menyoroti sisi kelam yang masih membelenggu pekerja perempuan di Indonesia. Dalam siaran pers yang dirilis, organisasi ini menilai bahwa negara gagal menghadirkan kerja layak sebagai hak dasar warga negara, khususnya bagi perempuan.
“Perempuan pekerja di Indonesia masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, diskriminasi, dan kekerasan yang terus dipelihara oleh rezim yang tidak berpihak pada rakyat,” demikian bunyi pernyataan mereka.
Menurut Perempuan Mahardhika, di tengah tingginya angka pengangguran dan maraknya pemutusan hubungan kerja, perempuan dipaksa menerima pekerjaan apa pun dengan kondisi upah murah, kontrak tidak pasti, tanpa jaminan sosial, dan rentan mengalami kekerasan.
\Perempuan Mahardhika menilai janji politik pemerintahan Prabowo Subianto untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja masih jauh dari kenyataan dan terus dipertanyakan publik. Di lapangan, masyarakat justru dihadapkan pada sulitnya mencari pekerjaan yang aman, tetap, dan bermartabat.
“Bagi perempuan, persoalan ini berlapis: bukan hanya sulit mendapat pekerjaan, tetapi juga harus menghadapi sistem kerja yang seksis, eksploitatif, dan tidak inklusif,” ujar mereka dalam pernyataan resminya.
Rekrutmen Kerja Masih Sarat Diskriminasi
Perempuan Mahardhika menyoroti bahwa proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia masih sarat diskriminasi. Perempuan masih kerap disaring berdasarkan usia, status perkawinan, penampilan fisik, bahkan dipertanyakan soal rencana memiliki anak.
Penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, perempuan korban kekerasan, hingga kelompok minoritas gender semakin tersingkir dari akses kerja formal. Dunia kerja, menurut mereka, masih menganggap perempuan sebagai tenaga kerja kelas dua: mudah digaji murah, mudah dikontrol, dan mudah disingkirkan.
Selain diskriminasi, Perempuan Mahardhika juga menyoroti menguatnya militerisme dalam tata kelola negara yang semakin mengancam demokrasi dan ruang aman bagi rakyat sipil. “Ketika pendekatan keamanan ditempatkan di atas penyelesaian kesejahteraan, kritik rakyat dibungkam, kebebasan berserikat dipersempit, dan suara buruh perempuan kerap dianggap ancaman,” tegas mereka.
Lebih jauh, kekerasan di dunia kerja masih menjadi kenyataan pahit. Pelecehan seksual, kekerasan verbal, ancaman pemecatan saat hamil, pemotongan upah sepihak, hingga kriminalisasi terhadap buruh yang bersuara masih terus terjadi.
“Banyak perempuan memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan, takut distigma, dan tidak percaya pada mekanisme pengaduan yang seringkali tidak berpihak pada korban,” tulis mereka.
Lima Tuntutan Perempuan Mahardhika
Dalam aksinya, Perempuan Mahardhika menyampaikan lima tuntutan utama:
- Menuntut pemerintah segera mewujudkan kerja layak untuk perempuan dengan lapangan kerja yang aman, berupah layak, bebas diskriminasi, memiliki jaminan sosial, cuti haid dan melahirkan, perlindungan maternitas, serta kepastian status kerja.
- Mendesak pemerintah bertanggung jawab atas janji penciptaan 19 juta lapangan kerja dengan membuka pekerjaan formal yang berkualitas, bukan sekadar pekerjaan informal atau kontrak pendek tanpa perlindungan.
- Menolak sistem rekrutmen yang seksis dan tidak inklusif. Seluruh perusahaan dan institusi wajib menghapus syarat-syarat diskriminatif terhadap perempuan, penyandang disabilitas, ibu tunggal, kelompok minoritas, dan seluruh kelompok rentan.
- Menolak militarisme dan segala bentuk represi terhadap demokrasi. Negara harus menghentikan pendekatan represif terhadap gerakan rakyat, buruh, mahasiswa, dan organisasi perempuan.
- Mendesak penghapusan segala bentuk kekerasan di dunia kerja dengan memastikan adanya mekanisme pencegahan, pelaporan, perlindungan korban, dan penghukuman tegas terhadap pelaku kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender.
Perempuan Mahardhika menyerukan persatuan perempuan pekerja untuk melawan ketidakadilan. “Kami percaya perubahan tidak datang dari belas kasihan negara maupun perusahaan, tetapi dari perjuangan perempuan pekerja yang terorganisir, bersuara, dan berani melawan sistem yang menindas,” tegas mereka.
“Hidup perempuan pekerja! Lawan kekerasan dan diskriminasi! Wujudkan kerja layak untuk semua!” demikian seruan mereka. (*)
