Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis sepakat dengan langkah yang ditempuh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik yang mengevaluasi dan memberi peringatan tertulis ke organisasi perangkat daerah (OPD) karena rendahnya realisasi capaian anggaran.
Diketahui, ada sejumlah OPD yang realisasi serapan anggarannya masih di bawah 58 persen. Selain mengevaluasi dan memberi peringatan tertulis, Akmal Malik juga sempat mengutarakan akan memberi pendampingan atau coaching ke OPD yang dimaksud.
Perempuan yang akrab disapa Nanda itu menjelaskan, hal yang dilakukan Akmal Malik sudah benar. Tujuannya tentu untuk memicu kinerja para OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Saya setuju Pj Gubernur beri rapor merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” ujarnya.
Apalagi, APBD Kaltim 2023 menginjak angka Rp 25,32 triliun. Dengan jumlah anggaran yang sebesar itu, sudah sepatutnya para OPD bisa termotivasi dan lebih baik dalam bekerja.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp 25,32 Triliun. Itu angka luar biasa bagi provinsi ini,” tegas Nanda.
Nanda menegaskan kembali bahwa APBD dengan jumlah yang begitu banyak itu mestinya bisa dialokasikan untuk pelayanan masyarakat. Dia berharap, para OPD bisa menyadari betapa pentingnya APBD untuk menyejahterakan masyarakat.
“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya,” pungkas Nanda. (ADV/Pa/DPRD Kaltim
