TENGGARONG, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) masih berupaya menghitung kemampuan keuangannya untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban hingga akhir 2026. Di tengah munculnya potensi utang ratusan miliar rupiah, Pemkab Kukar berharap tidak perlu kembali melakukan pinjaman.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono Kasnu mengatakan bahwa kemungkinan mengambil pinjaman baru sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah. Pemkab harus melihat terlebih dahulu besaran kewajiban yang harus diselesaikan serta kemampuan anggaran pada tahun berikutnya.
Karena itu, Sunggono berharap kebutuhan tersebut masih dapat diselesaikan melalui pengelolaan anggaran yang tersedia, termasuk dengan melakukan pergeseran anggaran.
“Mudah-mudahan jangan sampai berhutang lagi ya. Minimal di pergeseran sudah bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan kalau hutangnya nggak banyak,” ungkapnya di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Menurut Sunggono, angka potensi utang kira-kira sekitar Rp500 miliar – Rp600 miliar yang sebelumnya beredar, belum dapat dipastikan. Nilai tersebut masih merupakan asumsi yang berkaitan dengan dana yang menjadi hak Kukar tetapi belum seluruhnya disalurkan pemerintah pusat hingga kini.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat dianalogikan ketika daerah memiliki hak anggaran Rp100 ribu, tetapi pemerintah pusat baru menyalurkan Rp60 ribu. Selisih Rp40 ribu yang belum diterima daerah itulah yang kemudian menjadi bagian dari dana kurang salur.
Besaran kewajiban Kukar nantinya masih bergantung pada berapa dana yang benar-benar belum disalurkan. Selain itu, terdapat pula kegiatan yang telah selesai pada penghujung tahun tetapi pembayarannya belum dilakukan.
“Entah Rp500 miliar, Rp600 miliar atau berapapun tergantung daripada besarannya. Termasuk kegiatan yang selesai diakhir tahun dan belum dibayarkan,” tuturnya.
Di balik potensi kewajiban tersebut, Sunggono mengungkapkan terdapat persoalan dana kurang salur dari pemerintah pusat dengan nilai yang jauh lebih besar. Berdasarkan catatannya, hak Kukar yang belum disalurkan pemerintah pusat sebelumnya mencapai sekitar Rp3,6 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp900 miliar telah dibayarkan. Artinya, masih terdapat sekitar Rp2,5 triliun yang belum diterima Kukar. Dana tersebut merupakan akumulasi beberapa tahun dan diperkirakan sudah berlangsung sejak 2021.
Kondisi ini turut memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program. Salah satunya penyaluran anggaran RT-Ku Terbaik yang sebelumnya dikeluhkan sejumlah desa karena belum terealisasi.
Sunggono menegaskan, Pemkab Kukar tetap akan menjalankan program apabila kondisi keuangan memungkinkan. Namun, kemampuan anggaran menjadi dasar dalam menentukan pelaksanaan setiap kegiatan.
“Ya kita ini kan fair, kalau anggaran ada dan memungkinkan, kenapa enggak. Ini kan konsekuensi anggaran semua,” tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memenuhi dana yang menjadi hak daerah. Menurutnya, kondisi kas pemerintah pusat maupun daerah sama-sama dipengaruhi berbagai faktor penerimaan.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat. Kan pemerintah pusat itu sama dengan daerah, bahwa cash flow mereka, keuangan mereka, tergantung dari banyak hal, kepatuhan kita bayar pajak, kepatuhan perusahaan untuk memberikan kontribusi positif dan lain-lain,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani sebelumnya pun turut menyoroti potensi kewajiban daerah pada 2026. Ia menyebut bahwa informasi awal yang diterimanya menunjukkan potensi utang berada di kisaran Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
Namun, Ahmad Yani menegaskan angka tersebut masih perlu dipastikan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
DPRD Kukar berencana mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk perkembangan dana yang belum disalurkan pemerintah pusat.
Persoalan tersebut menurut Sunggono, bukan semata-mata karena pemerintah daerah tidak memiliki anggaran. Sebagian dana yang menjadi hak daerah belum masuk sehingga memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan yang sudah berjalan.
Ahmad Yani juga menyebut dana kurang salur untuk tahun 2023 dan 2024 saja diperkirakan mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Angka tersebut belum termasuk perhitungan untuk 2025 dan 2026.
“Karena persoalannya kan uang daerah sebenarnya belum dikirim. Itu aja masalahnya. Bukan berarti kita tidak punya duit, duitnya ada, tapi enggak dikirim,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)









