Samarinda, Sketsa.id – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan menjelang aksi demonstrasi yang direncanakan pada Kamis (21/5/2026). Sebanyak 102 organisasi dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim dipastikan terlibat, dengan target massa mencapai 4.000 orang.
Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengungkapkan bahwa persiapan sudah memasuki tahap akhir. Sebanyak enam hingga delapan posko telah dibuka di Samarinda dan sejumlah daerah lainnya.
“Persiapan kita semakin matang. Mendekati H-6, kami terus bergerak. Target massa insyaallah sekitar 4.000 orang, bahkan bisa lebih. Yang sudah konfirmasi ke kami hampir 3.000,” ujar Erly usai melakukan audiensi dengan Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin, di sebuah hotel di Samarinda, Kamis (14/5/2026).
Rencana Audiensi ke Seluruh Fraksi DPRD Kaltim
Sebelum aksi digelar, Aliansi berencana melakukan audiensi dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Rencananya, pertemuan akan dihadiri sekitar 50 orang perwakilan aliansi.
“Kami sudah menyurati. Mungkin hari ini, kalau tidak Jumat atau Senin, kita akan lakukan audiensi. Kami mengundang seluruh fraksi yang ada di DPRD Kaltim,” jelas Erly.
Menurutnya, audiensi ini penting untuk mempertanyakan kembali perkembangan hak angket yang telah ditandatangani sejumlah fraksi sebelumnya. Termasuk fraksi Golkar yang diketahui tidak mendukung hak angket tetap akan diundang.
“Kita lihat nanti fraksi mana saja yang akan hadir. Yang penting kami mengundang semua,” tegasnya.
Erly memastikan bahwa aksi 21 Mei mendatang akan berlangsung di dua titik lokasi berbeda. Pertama di kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, kemudian dilanjutkan ke kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.
“Aksi 21 Mei ini penekanannya kepada aparat penegak hukum. Kami akan menekankan bagaimana evaluasi menyeluruh kepada pemerintah provinsi Kaltim, kepada Kejagung, dan KPK,” ujar Erly.
Ia menjelaskan bahwa tuntutan aksi nanti tidak hanya sebatas hak angket, tetapi juga menyoroti kinerja pemerintah daerah dan aparat penegak hukum secara lebih luas.
Sebelum aksi, Aliansi juga berencana melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua partai di Kaltim. Setelah bertemu dengan Ketua DPW PAN, giliran partai lain yang akan didatangi.
“Kami menunggu konfirmasi dari ketua-ketua partai karena sebagian ada di luar kota. Komunikasi sudah dilakukan dengan PKB, PDIP, PKS, PPP, Gerindra, dan Demokrat,” ungkap Erly.
Terkait Partai Golkar yang secara resmi tidak mendukung hak angket, Erly mengaku tetap akan berusaha bertemu.
“Golkar kan tidak mendukung hak angket. Tapi kami tetap akan coba temui. Intinya kami mencari perwakilan masyarakat di DPRD, ada enam fraksi yang akan kami temui,” pungkasnya.
Aliansi berharap aksi dan serangkaian audiensi ini dapat berjalan lancar dan membawa perubahan bagi masyarakat Kaltim. (cc)
