Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menegaskan perlunya sinergi antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memperjuangkan anggaran tambahan dari Pemerintah Pusat guna membangun wilayah perbatasan Kaltim dengan Malaysia.

Hal ini disampaikan Subandi menanggapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim dalam membiayai pembangunan di wilayah tapal batas negara.

“Terkait perbatasan, tentunya pihak Komisi III akan bekerja sama dengan Pemprov untuk meminta anggaran dari pusat. Pembangunan perbatasan merupakan hal penting yang memerlukan dukungan pendanaan lebih besar,” tegas Subandi, Rabu (28/5/2025).

Subandi mengungkapkan, Komisi III DPRD Kaltim akan mendorong dan berkomunikasi intensif dengan Pemprov, khususnya Gubernur Kaltim, untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat. Langkah ini dinilai krusial mengingat kapasitas APBD Kaltim yang terbatas.

“Kita mengharapkan itu karena APBD kita terbatas. Bahkan diproyeksikan pada 2026, APBD Kaltim hanya sekitar Rp 18,5 triliun, menurun dari angka sebelumnya yang mencapai Rp 20-22 triliun lebih,” jelas Subandi.

Dengan realitas anggaran daerah yang menyusut, Subandi menekankan bahwa dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mutlak diperlukan, khususnya untuk pembangunan di wilayah perbatasan antarnegara.

“Karena ini perbatasan langsung dengan negara lain, Malaysia, tentu memerlukan lobi-lobi yang kuat. Dalam hal ini, saya mengimbau dan mendorong Pemprov Kaltim untuk aktif mencari sumber pendanaan dari APBN,” tutup Subandi. (Adv/ DPRD Kaltim)