Samarinda, Sketsa.id – Ratusan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026). Mereka menuntut Gubernur Rudy Mas’ud mengembalikan jumlah penerima bantuan sosial tunai (BST) bagi disabilitas yang dipangkas drastis dari 6.000 menjadi hanya 500 orang.
Wakil Ketua Umum Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Kaltim, Muhammad Ilham, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kebijakan pemprov yang dinilai tak berpihak kepada kaum rentan. “Sebelumnya kami menerima sebanyak 6.000 orang. Sekarang untuk tahun 2026 ini hanya 500 orang. Itu pun hanya untuk penyandang cacat berat,” ujar Ilham di lokasi aksi.
Ia menambahkan, usulan penambahan menjadi 2.000 orang pun masih sebatas usulan dan belum jelas keputusannya. “Apakah nanti dikabulkan oleh gubernur atau tidak, kami belum tahu,” katanya.
BPJS Diblokir, Disabilitas Merasa Dikhianati
Tak hanya soal BST, Ilham juga menyoroti pencabutan BPJS KIS bagi sebagian penyandang disabilitas. Mereka diduga menjadi bagian dari 49.720 peserta BPJS yang dihapus. “Kebanyakan dari kami disabilitas menggunakan BPJS KIS dari pemerintah. Ada beberapa teman yang melapor bahwa BPJS mereka sudah diblokir,” ujarnya.
Ia mempertanyakan alasan penghapusan yang mengatasnamakan efisiensi anggaran. “Biaya hidup seorang gubernur tidak terimbas efisiensi sama sekali. Pakaian dalamnya saja menggunakan APBD. Kenapa kami yang jadi korban?” tegasnya dengan nada geram.
Ilham juga menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai tak sesuai. Mulai dari biaya taklimat media yang dianggarkan Rp80 juta, honor tim ahli antara Rp20 juta hingga Rp45 juta per orang, hingga biaya makan gubernur yang mencapai Rp10 miliar.
“Ini sudah di luar nalar. Kami merasa dianggap tidak ada. Kami yang secara ekonomi di bawah standar terpaksa turun berpanas-panasan, sementara gubernur masih melihat dari kaca,” ucapnya.
Ilham menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mengembalikan jumlah penerima BST bagi disabilitas menjadi 6.000 orang tanpa alasan apa pun. “Kami tidak mau tahu alasannya. Disabilitas juga bagian dari masyarakat Kaltim yang punya hak menikmati hasil bumi Kalimantan,” tegasnya.
Kedua, ia tetap berharap Gubernur Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya. “Menurut kami, dia seolah-olah menantang. Orang bodoh saja bisa berpikir, apa yang dilakukan Rudy Mas’ud itu sebenarnya di luar logika. Tapi kenapa dia tetap melakukannya?” pungkasnya.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa disabilitas berjanji akan terus mengawal tuntutan mereka hingga ada kejelasan dari pemerintah provinsi. (cc)
