Samarinda, Sketsa.id – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026), berlangsung aman dan kondusif. Meski sempat diwarnai pembakaran ban, aksi berakhir damai dengan momen mengharukan ketika demonstran berpelukan dengan aparat kepolisian.
Sebanyak 30 perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di dalam kantor gubernur. Pertemuan berlangsung terbuka dengan dialog dua arah antara gubernur dan demonstran.
Dua Tuntutan Utama: Gubernur Mundur atau Dukung Hak Angket
Dalam dialog tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama. Mereka meminta Rudy Mas’ud mengundurkan diri dari jabatannya atau mendukung hak angket di DPRD Kaltim.
Menanggapi hal itu, Rudy Mas’ud memilih menjelaskan mekanisme konstitusional terkait hak angket. Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan kewenangan legislatif dan harus berjalan sesuai aturan.
Ada aturan main, saya dukung hak angket. Cuma sesuai Pasal 20 UUD 1945. Tugas DPRD ada tiga, legislasi, budgeting, dan kontrol pengawasan,” ujar Rudy Mas’ud di hadapan perwakilan demonstran.
Rudy juga mengingatkan agar setiap proses dilakukan secara bertahap dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menggunakan analogi sederhana untuk menjelaskan pentingnya prosedur.
“Nggak ada sesak napas langsung bedah jantung. Oke itu hak angket, hak penyelidikan. Tetapi sebelum penyelidikan, tanya dulu apa masalahnya,” katanya.
Saat demonstran menyinggung adanya fakta integritas terkait dukungan hak angket di DPRD, Rudy kembali menegaskan bahwa seluruh proses harus dilakukan melalui mekanisme resmi lembaga legislatif.
“Fakta integritas itu harus diparipurnakan, nggak begitu caranya. Tanya hak angket ke sana (DPRD), bukan ke sini. Saya setuju mereka melaksanakan hak angket,” tegasnya.
Aksi Berakhir dengan Pelukan
Sebelum membubarkan diri, para demonstran tampak saling berpelukan dengan anggota kepolisian yang sejak awal mengawal jalannya aksi. Momen tersebut menjadi simbol bahwa penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan secara damai dan humanis.
Aksi sebelumnya diwarnai sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, mulai dari pengadaan mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan gubernur. Massa juga menyoroti persoalan beasiswa dan layanan BPJS kesehatan masyarakat.
Meski demikian, aparat kepolisian dan peserta aksi sama-sama menjaga situasi tetap aman sehingga tidak terjadi bentrokan selama kegiatan berlangsung. (cc)
