Samarinda, Sketsa.id – Koordinator lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK), Erly Sopiansyah, menyatakan aksi demo di Kantor Gubernur Kaltim akan berlanjut ke tingkat nasional jika tuntutan mereka tidak direspons. Rencananya, massa akan bergerak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Jakarta.

“Kalau hari ini pak gubernur tidak merespon atau tidak datang ke tempat kami, aksi akan terus berlanjut. Kami akan persiapkan aksi di KPK dan Kejagung dalam waktu dekat,” ujar Erly di lokasi demo, Kamis (21/5/2026).

Demo yang digelar APMK hari ini berlangsung di dua titik berbeda, yakni Kantor Kejati Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim. Di Kejati, massa berhasil bertemu Kepala Kejati Kaltim, Supardi, yang menandatangani berkas tuntutan mereka.

Erly mengungkapkan, peserta aksi datang dari berbagai kabupaten di Kaltim, seperti Kutai Barat, Paser, Bontang, Kutai Kartanegara, hingga Penajam Paser Utara. Mereka kecewa karena tidak diterima Gubernur Rudy Mas’ud.

“Ini bentuk arogansi gubernur kita saat ini. Jauh-jauh dari Paser dan lain-lain malah tidak ditemui. Masyarakat harus tahu,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika gubernur tetap tidak merespons, aksi akan terus berlanjut dengan skala lebih besar. Massa menuntut Gubernur mundur atau mendorong hak angket di DPRD Kaltim.

Punya Data Sensitif yang Akan Diserahkan ke KPK dan Kejagung

Erly juga mengklaim memiliki data sensitif terkait kinerja gubernur yang belum bisa dibuka ke publik. Data itu rencananya akan diserahkan langsung ke KPK dan Kejaksaan Agung.

“Ada data-data yang tidak bisa kami buka sekarang. Itu sangat sensitif. Nanti akan kami serahkan ke KPK dan Kejagung,” ujarnya.

Meski demikian, ia belum merinci isi data tersebut. Yang jelas, kata Erly, data itu terkait dengan kebijakan dan kinerja Gubernur Kaltim selama menjabat.

Aksi hari ini menjadi rangkaian dari demo sebelumnya. Massa menegaskan tidak akan mundur sebelum tuntutan mereka dipenuhi. (cc)