Samarinda, Sketsa.id – Masalah melonjaknya harga sembako di wilayah perbatasan Kalimantan Timur menjadi sorotan serius. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa penyebab utama bukan hanya soal distribusi logistik, melainkan infrastruktur jalan yang masih buruk dan belum diperbaiki secara memadai.
“Kalau akses ke daerah masih rusak dan sulit dilalui, jangan heran kalau harga barang naik dua hingga tiga kali lipat. Ini masalah klasik, tapi belum juga selesai,” ungkap Hasanuddin, Sabtu (07/06/2025).
Menurut Hasanuddin, perbedaan harga yang jauh antara kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan dengan daerah perbatasan menggambarkan ketimpangan pembangunan yang nyata.
Ia menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak menyebabkan biaya pengiriman barang menjadi tinggi sehingga masyarakat di daerah pelosok menanggung beban yang berat.
“Jalan yang buruk membuat biaya distribusi melonjak, dan beban akhirnya jatuh ke tangan masyarakat yang tinggal di pelosok,” tambahnya.
Hasanuddin juga menilai kebijakan bantuan sosial dan subsidi harga hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan jalan sebagai bagian dari komitmen negara terhadap rakyat.
“Jalan itu bukan cuma urusan beton dan aspal. Itu simbol kehadiran negara. Kalau aksesnya tertutup, maka peluang rakyat juga tertutup,” tegasnya.
Lebih jauh, Hasanuddin menyoroti lambatnya realisasi proyek pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah direncanakan tetapi belum terealisasi di lapangan.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat menjadikan percepatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan sebagai agenda prioritas, bukan sekadar wacana tahunan.
“Kalau mau bicara soal pemerataan, maka pembangunan harus dimulai dari pinggiran. Jangan terus-menerus menumpuk proyek di kota,” ujarnya.
Ketua DPRD Kaltim itu memastikan pihak legislatif siap mengawal dan mendorong penganggaran yang berpihak kepada masyarakat di kawasan perbatasan agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan.
“Bukan sekadar proyek, tapi ini soal keadilan sosial. Warga di perbatasan punya hak yang sama untuk hidup layak, dan itu dimulai dari akses jalan,” pungkasnya.(Adv/DPRD Kaltim)
