Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mempertanyakan keterlambatan respons Kementerian Sosial (Kemensos) terhadap usulan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau. Padahal, program bantuan pendidikan untuk masyarakat rentan ini rencananya mulai dilaksanakan Juli 2025.
“Pemkab Berau sudah mengajukan proposal ke Kemensos, tetapi hingga kini belum ada kepastian. Padahal pelaksanaan tinggal sebulan lagi,” tegas Syarifatul dalam dialog dengan awak media, Kamis (12/6/2025).
Ia khawatir penundaan ini berisiko menggagalkan distribusi bantuan tepat waktu, yang berdampak pada penerima manfaat.
Syarifatul menjelaskan, Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok marjinal melalui dukungan biaya pendidikan nonformal. Untuk mempercepat proses, ia akan memimpin koordinasi intensif antara Pemprov Kaltim dan Dinas Sosial (Dinsos) Berau sebagai penanggung jawab teknis.
“Kami akan verifikasi kelengkapan dokumen dan syarat administrasi di Dinsos Berau. Jika tidak ada masalah, perlu konsultasi bersama ke Kemensos untuk identifikasi akar penyebab keterlambatan,” paparnya. Ia menduga kendala mungkin berasal dari proses alokasi anggaran.
“Secara umum, penyerapan anggaran triwulan pertama memang kerap terkendala. Namun, kini sudah memasuki pertengahan tahun – seharusnya dana siap cair,” tandas Syarifatul.
Ia menekankan, kolaborasi pemerintah provinsi-kabupaten diperlukan untuk memastikan transparansi dan kecepatan penyelesaian.
Langkah Antisipasi
Sebagai solusi jangka pendek, Syarifatul mendorong Dinsos Berau menyiapkan skenario cadangan jika bantuan pusat terlambat turun. “Jangan sampai masyarakat yang menunggu justru dirugikan. Perlindungan hak pendidikan kelompok rentan tidak bisa ditunda,” tegasnya.
(Adv/DPRD Kaltim)
