Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyuarakan keprihatinannya terhadap semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian di Kaltim. Ia menilai, tanpa kebijakan yang kuat dan menyeluruh, upaya menuju kedaulatan pangan di daerah hanya akan menjadi wacana kosong.
“Kita tidak bisa bicara swasembada pangan kalau lahannya terus menyusut tiap tahun. Ini bukan sekadar soal petani menjual lahannya, tetapi menyangkut arah pembangunan kita mau ke mana,” tegas Sarkowi dalam keterangannya, Selasa (10/06).
Ia menyoroti bahwa ekspansi sektor tambang dan perkebunan sawit telah menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan lahan pertanian. Ditambah lagi dengan lemahnya regulasi di tingkat daerah, lahan subur pun semakin tergerus.
“Kalau tidak segera ada langkah perlindungan lahan secara hukum, maka ancaman krisis pangan itu bukan pada pasokan dari luar,” ujarnya.
Selain soal perlindungan lahan, Sarkowi juga menyoroti lemahnya sistem data pertanian yang seharusnya menjadi dasar dalam perencanaan pangan di Kaltim. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan data pertanian yang akurat dan terukur.
“Kita butuh data yang presisi. Jangan hanya bicara target, tapi lahan realnya kita tidak tahu. Harus dihitung berapa hektar yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pangan di Kaltim secara mandiri,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Sarkowi mengusulkan pencetakan sawah baru di wilayah strategis, serta penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian abadi.
“Langkah tersebut jauh lebih penting daripada terus memperluas sektor ekstraktif daerah. Kita harus segera mengaudit kembali ketersediaan lahan,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa orientasi pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan keuntungan jangka pendek dari tambang dan sawit.
“Kalau semua habis untuk tambang dan sawit, generasi mendatang mau makan apa? Sekarang adalah waktunya kita bertindak, sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
