Samarinda, Sketsa.id – Setelah mangkrak selama lebih dari satu dekade, Jembatan Sei Nibung yang menghubungkan Desa Kadungan Jaya (Kecamatan Kaubun) dan Desa Pelawan (Kecamatan Sangkulirang) di Kabupaten Kutai Timur akhirnya menunjukkan cahaya di ujung terowongan. Proyek strategis ini telah melintasi empat masa kepemimpinan gubernur.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengungkapkan kebanggaannya saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa penyelesaian jembatan ini menjadi salah satu pencapaian signifikan pemerintahannya di tengah keterbatasan anggaran.
“Jembatan yang setelah empat masa gubernur tidak bisa menyelesaikan, kita bisa selesaikan Jembatan Sei Nibung,” ujarnya dengan penuh optimisme.
Sejarah Panjang Proyek Mangkrak
Pembangunan Jembatan Sei Nibung sejatinya telah dimulai sejak tahun 2014. Dengan bentang utama mencapai 90 meter dan total panjang jembatan sekitar 200 meter, proyek ini dirancang untuk memangkas waktu tempuh antara Kutai Timur dan Berau hingga 3 jam atau setara 105 kilometer .
Namun, perjalanan proyek ini jauh dari mulus. Berbagai kendala teknis dan administratif menyebabkan pembangunan tersendat-sendat. Pada pertengahan 2025, saat Gubernur Rudy Mas’ud melakukan kunjungan kerja ke lokasi, ia menyaksikan langsung masyarakat masih harus mengantre berjam-jam menggunakan feri tradisional untuk menyeberang .
“Saya prihatin ya. Masyarakat masih antre menyeberang, padahal jembatannya sudah dibangun tapi belum selesai juga. Sayang uang rakyat,” kata Rudy saat itu .
Percepatan Pembangunan di Tengah Tekanan Fiskal
Memasuki tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran signifikan untuk menyelesaikan proyek ini. Total anggaran yang digelontorkan mencapai kisaran Rp300 miliar, dengan rincian Rp58,5 miliar pada 2023 dan tambahan Rp104 miliar pada 2024 .
Yang menarik, komitmen untuk menyelesaikan jembatan ini tetap terjaga meski APBD Kaltim mengalami penurunan drastis dari Rp21 triliun di 2025 menjadi Rp15,15 triliun di 2026. Rudy menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
“Walaupun anggaran kita turun, kami tetap punya komitmen untuk membangun. Infrastruktur adalah modal dasar untuk membangun Kalimantan Timur,” tegasnya.
Dampak Ekonomi dan Sosial yang Dinanti
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa Jembatan Sei Nibung akan menjadi simpul vital yang membuka akses ke wilayah pesisir utara Kaltim . Jembatan ini tidak hanya mempermudah mobilitas warga Kutai Timur, tetapi juga membuka akses ke Kecamatan Karangan, Batu Putih, hingga Talisayan di Kabupaten Berau .
Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Syadiah menegaskan bahwa infrastruktur ini adalah jalan hidup bagi masyarakat pesisir yang selama ini terkendala akses transportasi. “Waktu tempuh yang semula delapan jam bisa dipangkas signifikan jika jembatan dan jalan pendukungnya bagus,” ujarnya .
Dengan target penyelesaian akhir 2026, Jembatan Sei Nibung akan menjadi monumen keberhasilan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menyelesaikan proyek strategis yang telah lama dinanti masyarakat. Rudy Mas’ud menegaskan, setelah jembatan ini rampung, pemerintah akan fokus pada pembangunan akses jalan ke daerah-daerah tertinggal seperti Long Pahangai dan daerah perbatasan lainnya. (cc)
