Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menilai kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere yang diterapkan pemerintah bukan untuk mengurangi produktivitas aparatur, melainkan sebagai tantangan untuk bekerja lebih kreatif dan maksimal di tengah keterbatasan fiskal.

Menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pengurangan hari kerja di kantor bisa menurunkan kinerja, Ananda justru melihat sisi sebaliknya. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas kerja seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja, bukan malah menguranginya.

“Saya pikir tidak mengurangi kinerja, harusnya malah menambah. Karena dimanapun dan kapanpun, kerja harus dimaksimalkan,” ujar Ananda dalam acara halalbihalal di rumah jabatannya, Sabtu (28/3/2026).

Ia mengingatkan bahwa di masa pandemi Covid-19, para pekerja masih mampu produktif meski bekerja dari rumah. Apalagi kini dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, seharusnya kinerja bisa lebih optimal.

“Dunia sudah semakin modern, kerja bisa di mana pun, di rumah pun saja. Zaman kita Covid dulu kita masih produktif kok. Apalagi sekarang semuanya sehat, harusnya kita lebih maksimal lagi,” tegasnya.

Anggaran untuk Rakyat, Bukan untuk Melukai Kepercayaan

Ananda juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa APBD berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Jangan sampai program-program pembangunan yang ada nanti dalam APBD kita melukai kepercayaan rakyat terhadap kita. Pastikan prioritaskan untuk yang betul-betul berdampak ke masyarakat,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa ruang fiskal saat ini sedang terbatas. APBD Kaltim yang pada 2025 mencapai Rp21 triliun, turun menjadi Rp15 triliun pada 2026, dan diprediksi akan terus menyesuaikan. Di tengah kondisi ini, menurutnya, prioritas harus diberikan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Kemauan masyarakat harus bisa kita penuhi bagaimanapun terkait kesejahteraan, kenyamanan, keamanan mereka. Tapi kan kembali, gubernur punya visi dan misi yang tertuang di RPJMD, yang mana setiap tahapannya disesuaikan setiap tahun,” jelasnya.

MBG Perbaiki Gizi, Evaluasi Implementasi di Lapangan

Mengenai program Makan Bergizi Gratis, Ananda menegaskan bahwa partainya, PDI Perjuangan, mendukung tujuan program tersebut untuk memperbaiki gizi generasi penerus bangsa. Namun ia menyoroti pentingnya evaluasi implementasi di lapangan.

“Tujuannya MBG ini bagus untuk memperbaiki gizi generasi penerus bangsa kita. Tapi yang perlu kita lihat evaluasi adalah kerja implementasi di lapangannya sesuai atau tidak,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, banyak laporan dan masukan dari masyarakat yang perlu dicermati. Misalnya, apakah program ini benar-benar menangani stunting yang merupakan masalah 1.000 hari pertama kehidupan, atau justru tidak tepat sasaran.

“Misalkan mau untuk penanganan stunting benar enggak? Gizinya kan stunting itu 1.000 hari pertama. Terus anak-anak SD, SMP, SMA ya harus yang benar-benar bergizi. Jangan ada penyelewengan karena anggarannya sudah luar biasa besar,” tegasnya.

Tuntutan Kreativitas di Tengah Keterbatasan

Menutup pernyataannya, Ananda kembali menekankan bahwa kondisi fiskal yang terbatas menuntut semua pihak untuk lebih kreatif dalam membangun daerah. Kebijakan work from anywhere, menurutnya, adalah salah satu respons terhadap tantangan tersebut.

“Tinggal kita lihat nanti implementasi di lapangannya seperti apa. Dengan kondisi hari ini, kita diminta baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota lebih kreatif lagi dalam pendapatan daerah. Maka perlu digenjot, harus lebih laju lagi kinerja kita semua,” pungkasnya. (cc)