Samarinda, Sketsa.id – Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Timur mulai mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 21 April 2026 di Kota Samarinda. Dua titik utama yang diperkirakan menjadi pusat kegiatan adalah Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.

Kepala Satpol PP Kaltim, Munawwar, mengatakan pihaknya tetap menjalankan tugas pengamanan meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel. “Kami tetap melaksanakan pengamanan dengan kemampuan yang ada, meskipun personel kami terbatas,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Pengamanan tidak hanya difokuskan di titik aksi, tetapi juga di area sekitar. Satpol PP akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi potensi gesekan. “Ketika massa menyampaikan aspirasi, potensi gesekan itu selalu ada, apalagi jika emosi meningkat,” katanya.

Meski demikian, Munawwar menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi. “Yang penting aspirasi itu bisa tersampaikan dan pemerintah bisa mendengar langsung apa yang menjadi tuntutan,” ujarnya.

Aksi yang dimotori Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kaltim ini rencananya akan mengangkat isu dugaan nepotisme dan politik dinasti. (cc)