Samarinda, Sketsa.id – Program pendidikan gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi. Namun, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai bahwa kebijakan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang tak kalah penting: pemerataan akses dan kualitas.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Samarinda, Kamis (30/4/2026), Hetifah mengingatkan bahwa perhatian terhadap pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada jenjang perguruan tinggi. Pendidikan anak usia dini hingga menengah juga harus mendapat jaminan akses yang sama.
“Kaltim ini sebenarnya sudah cukup unggul dalam memberikan perhatian pada pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Tapi yang tidak kalah penting, akses pendidikan dari jenjang dasar seperti PAUD, SD, SMP, hingga SMA juga harus benar-benar dijamin merata,” ujarnya usai kegiatan.
Menurutnya, jika pendidikan dasar tidak terjamin, mustahil anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas tingkat pemerintahan.
“Kalau dari awal sudah terputus, tentu mereka tidak akan sampai ke perguruan tinggi. Ini harus dikerjakan bersama, tidak bisa hanya dibebankan ke satu level pemerintahan saja,” jelasnya.
Pendidikan Tak Berhenti di Ijazah
Hetifah juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ia ingin agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
“Pendidikan itu jangan berhenti di kelulusan saja. Harus dipikirkan juga bagaimana setelah lulus mereka bisa terserap di dunia kerja, bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja. Di sini pentingnya penguatan vokasi dan pelatihan kerja sebagai pelengkap,” katanya.
Masih Ada Sekolah Tak Layak
Ia turut menyoroti ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah Kaltim. Masih ada sekolah dengan kondisi memprihatinkan, bahkan kekurangan fasilitas dasar seperti sanitasi, toilet, atau ruang kelas yang memadai.
“Kita masih menemukan sekolah dengan kondisi yang cukup rusak, bahkan ada yang belum memiliki fasilitas dasar. Ini tentu harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Hetifah meminta agar pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah unggulan. Seluruh sekolah harus memiliki standar minimum yang layak.
“Jangan sampai ada sekolah bertaraf internasional, tapi di sisi lain masih ada sekolah yang tidak aman atau tidak layak digunakan untuk belajar. Pemerataan kualitas ini penting,” tambahnya.
Untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, Hetifah mendorong penggunaan data pendidikan yang akurat dan terus diperbarui. Menurutnya, data yang baik akan membantu menentukan prioritas pembangunan secara lebih terarah.
“Dengan data yang baik dan selalu di-update, kita bisa menentukan mana yang harus didahulukan. Jadi kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui Musrenbang ini, ia berharap terjadi sinkronisasi yang lebih kuat antara program pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Timur berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)
