Samarinda, Sketsa.id – Di atas tanah Kalimantan yang semerbak oleh emas hitamnya, sebuah panggung realitas berdiri dengan dua dekorasi yang saling berseberangan. Pada satu sisi, seorang siswa SMK di Samarinda harus meregang nyawa akibat sepatu sekolah yang kekecilan. Di sisi lain, para pejabat justru mempertontonkan parade hedonisme yang ugal-ugalan. Kesenjangan ini tidak sekadar mencolok, tetapi juga merobek logika kemanusiaan.
Mari sejenak kita memberi “standing applause” secara satir kepada Mandala Rizky Syahputra (16), seorang siswa yang seolah menjadi simbol paling getir dari narasi efisiensi anggaran. Ia memilih bertahan dengan sepatu sempit, seakan memahami bahwa anggaran negara tengah difokuskan pada hal-hal yang dianggap lebih “prioritas”. Dalam ironi yang pahit, pengorbanannya mencerminkan bagaimana kebutuhan dasar rakyat sering kali tersisih.
Mandala menjadi potret tragis dari wajah ketimpangan. Baginya, kaki yang melepuh, infeksi yang menjalar, hingga nyawa yang melayang seperti dianggap sebagai konsekuensi kecil dari keterbatasan. Sementara itu, di ruang lain, kemewahan justru dirayakan tanpa rasa bersalah. Ironi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah lebih dapat diterima seorang anak kehilangan nyawa karena sepatu sempit, daripada seorang pejabat kehilangan gengsi karena fasilitas yang tak mewah?
Bayangkan seorang anak yang menyimpan harapan masa depannya dalam sepasang sepatu yang telah kehilangan kelayakan. Pendidikan baginya bukan sekadar angka di rapor, melainkan perjuangan fisik yang nyata setiap langkah menuju sekolah menjadi rasa sakit yang dipendam. Ia tidak mengeluh, sebab suara kemiskinan kerap tak memiliki frekuensi yang cukup kuat untuk didengar oleh para pengambil kebijakan.
Hari demi hari, sepatu itu menjadi penjara bagi tubuhnya sendiri. Luka yang awalnya kecil berubah menjadi infeksi serius, hingga akhirnya merenggut nyawanya. Sebuah tragedi yang bermula dari sesuatu yang tampak sederhana: sepasang sepatu yang tak mampu diganti. Kini, yang tersisa hanyalah kenangan dan sepasang sepatu usang yang menjadi simbol kegagalan kolektif.
Di sisi lain panggung yang sama, realitas berbeda dipertontonkan. Pejabat merayakan kemewahan atas nama menjaga marwah daerah. Pembelian mobil dinas bernilai miliaran rupiah, renovasi rumah jabatan dengan anggaran fantastis, hingga berbagai fasilitas mewah lainnya menjadi narasi yang kontras dengan penderitaan rakyat kecil. Bahkan, ada kebijakan penyewaan kendaraan dinas dengan biaya besar yang berlangsung dalam waktu panjang.
Jika angka-angka tersebut dikalkulasikan secara sederhana, nilainya bisa menjangkau kebutuhan dasar ribuan bahkan jutaan pelajar. Perbandingan ini menegaskan satu hal: terjadi ketimpangan serius dalam prioritas pengelolaan anggaran publik. Ketika seorang anak harus mempertaruhkan nyawa demi sepasang sepatu, sementara anggaran mengalir deras untuk kemewahan, maka persoalannya bukan lagi teknis, melainkan moral.
Tragedi ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan. Tidak ada arti pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau laporan keuangan yang tampak baik, jika di lapangan masih ada anak bangsa yang kehilangan nyawa karena kebutuhan paling mendasar tidak terpenuhi. Pembangunan seharusnya menghadirkan keadilan, bukan memperlebar jurang ketimpangan.
Pada akhirnya, publik patut bertanya: bagaimana mungkin sebuah negeri membiarkan tragedi seperti ini terjadi, sementara para pemimpinnya hidup dalam kenyamanan berlebih? Apakah untuk bertahan di negeri ini, seseorang tidak boleh lahir sebagai anak dengan keterbatasan, tetapi harus berada dalam lingkaran kekuasaan?
Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 semestinya menjadi refleksi bersama. Pendidikan bukan hanya soal akses sekolah, tetapi juga tentang kelayakan hidup yang menyertainya. Tanpa keadilan dalam kebijakan, pendidikan akan kehilangan maknanya sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. (Randy Tukan, Ketua Terpilih PMKRI Cabang Samarinda Periode 2026/2027)
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026!
