Samarinda, Sketsa.id – Perubahan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula mendukung hak angket menjadi ragu-ragu dinilai sebagai bentuk inkonsistensi yang merusak marwah politik. Pengamat dan akademisi hukum tata negara Universitas Mulawarman atau yang biasa dipanggil dengan nama Castro menilai langkah PAN mencerminkan politik yang tak lagi berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Dalam wawancara, Kamis (7/5/2026), pengamat tersebut menyoroti perubahan sikap PAN yang dianggapnya sebagai bentuk “politik mencela-mencela” karena tidak konsisten. “Malam bilang A, besok bilang B. Ini tidak sehat dalam iklim demokrasi dan tidak sehat bagi pendidikan politik masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa partai politik seharusnya menjadi contoh bagaimana politik dijalankan secara bermartabat. Namun PAN justru dinilainya memberikan gambaran bahwa politik mudah dikendalikan oleh kepentingan di luar aspirasi rakyat.
Perubahan Sikap PAN Diduga Akibat Intervensi dari Pusat
Castro juga menduga kuat bahwa perubahan sikap PAN di DPRD Kaltim merupakan hasil tekanan dari pengurus partai di tingkat pusat. “Saya yakin Rudy (Mas’ud) tidak akan berdiam diri. Dia pasti akan bergerilya, melobi pengurus partai di pusat. Dari pusat lah yang kemudian memaksa dan mengintimidasi teman-teman di daerah untuk mencabut dukungan hak angket,” jelasnya.
Ia juga mengkritik lemahnya demokrasi internal partai politik di Indonesia. “Kendali selalu ditentukan oleh pusat. Yang paling paham dan paling mengetahui kondisi di daerah justru pengurus partai di daerah, tapi suara mereka tidak didengarkan,” tegasnya.
Menurutnya, sikap orisinil PAN seharusnya dilihat dari pernyataan Bahar, salah satu kadernya yang konsisten. “Kalau kemudian PAN secara kepartaian berubah sikap, artinya ada kemungkinan besar terjadi transaksi di baliknya. Suara yang berubah 180 derajat itu adalah suara yang tidak orisinil dari PAN,” ungkapnya.
Ia menilai perubahan sikap tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat. “Inilah yang mesti dibongkar oleh publik: bagaimana kendali partai politik tidak lagi berdasarkan suara rakyat banyak, tapi ditentukan oleh segelintir orang yang mengendalikan partai politik,” pungkasnya.
Golkar Dinilai Lebih Terhormat
Dibandingkan dengan PAN, pengamat ini menilai Golkar lebih terhormat karena sejak awal memiliki standing yang jelas. Golkar yang notabene adalah partai pengusung gubernur, tetap konsisten dengan sikap politiknya. “Golkar lebih terhormat dibanding sikap politik PAN yang mencela-mencela,” katanya.
Menurutnya, partai-partai yang tetap konsisten dengan pilihan-pilihan yang berpihak pada publik akan tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas.
Meskipun menghadapi berbagai kendala, pengamat ini menekankan pentingnya publik dan gerakan mahasiswa untuk terus mengawal proses hak angket. “DPRD tidak bisa sendirian. Publik penting untuk mengaktifkan proses partisipasinya agar bisa mengawal dan memastikan hak angket itu bisa diwujudkan,” tutupnya.
Dengan konsistensi dan tekanan publik yang terus-menerus, ia optimistis hak angket masih bisa diwujudkan meskipun situasi politik di DPRD Kaltim sedang berubah dinamis. (cc)
