Samarinda, Sketsa.id – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, memberikan apresiasi terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Timur yang dinilainya memiliki kesadaran politik dan kebangsaan luar biasa. Ia hadir dalam aksi solidaritas di Samarinda sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan masyarakat yang melawan kepemimpinan yang dianggap dzalim dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat.

Menurut Tiyo, persoalan yang terjadi di Kaltim bukan sekadar isu lokal, melainkan persoalan demokrasi dan kebangsaan secara nasional. “Di dalam negara republik yang percaya pada sistem demokrasi, tidak boleh ada pemimpin yang sombong. Demokrasi bisa merevisi pemimpinnya kapan pun, semau rakyat,” tegasnya dalam wawancara di lokasi aksi.

Ia menyoroti sikap Gubernur Kaltim yang dinilai enggan berdialog dan tidak mau mendengar keluhan rakyat. “Pemerintah bodoh itu takut sama rakyat yang pintar. Saya bersaksi bahwa rakyat Kalimantan Timur adalah rakyat yang pintar. Tapi pemerintahnya? Kalau pemerintah takut dialog dengan rakyat, itu tanda pemerintahannya bodoh,” ujarnya.

Tiyo juga menyoroti perkembangan gerakan mahasiswa di Kaltim yang dinilainya telah bertransformasi menjadi gerakan masyarakat yang lebih luas. Ia menyebut aksi 21 April yang lalu menjadi bukti bahwa bukan hanya mahasiswa yang bergerak, tetapi seluruh elemen masyarakat ikut membaur. “Masyarakat Kaltim membuktikan bahwa kesadaran politik dan kebangsaannya tidak bisa diremehkan. Mereka sangat tahu kalau pemimpinnya tidak beres, harus diprotes. Salut untuk masyarakat Kaltim yang berani dan konsisten,” pujinya.

Kritik terhadap DPRD dan Kultur Paracetamol

Terkait dinamika hak angket di DPRD Kaltim yang disetujui 6 dari 7 fraksi, Tiyo mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada solusi sementara. Ia menyebut kultur politik Indonesia seringkali hanya memberikan “paracetamol” untuk meredakan nyari sejenak, tanpa menyembuhkan akar masalah. “Pereda nyeri itu tidak menyembuhkan apa-apa. Jangan sampai DPRD hanya memberi pereda supaya masyarakat lupa, lalu kejahatan terus berlanjut. Kita harus terus pantau dan awasi setiap rapat mereka,” tegasnya.

Tanggapan soal Pernyataan Staf TGUPP

Menanggapi pernyataan staf TGUPP Kaltim yang menyebut bahwa orang di luar KTP Kaltim tidak boleh berstatement tentang Kaltim, Tiyo menyatakan prihatin. “Kalimat itu bodoh sekali. Membatasi persoalan daerah hanya pada mereka yang ber-KTP daerah itu sama saja mengancam solidaritas kebangsaan. Jika hanya orang daerah itu yang boleh peduli pada daerahnya, maka tidak akan pernah ada jiwa nasionalisme dan kemerdekaan,” pungkasnya. (cc)