Samarinda, Sketsa.id – Rencana pemerintah pusat untuk menghapus guru honorer menuai respons serius dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara kaku di semua daerah karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan problematika yang berbeda.
“Pusat melihat fenomena umum. Misalnya beban keuangan daerah berat, lalu mengeluarkan arahan. Tapi itu tergantung masing-masing daerah. Di dalam undang-undang pengelolaan keuangan disebutkan bahwa kebijakan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Sarkowi dalam wawancara di Gedung DPRD Kaltim.
Ia menegaskan bahwa Kalimantan Timur secara fiskal masih memungkinkan untuk mempertahankan guru honorer. Apalagi faktanya, Kaltim masih sangat kekurangan guru, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.
Kekurangan Guru di Daerah Terpencil Jadi Perhatian
Sarkowi menyoroti kondisi riil di lapangan. Banyak sekolah di wilayah pelosok Kalimantan Timur yang masih butuh tenaga pengajar. Menurutnya, penghapusan guru honorer justru akan memperparah krisis pendidikan di daerah.
“Khususnya di daerah-daerah terpencil, kekurangan guru itu sangat parah. Kami sepakat kalau guru honorer harus dipertahankan,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan upgrading terhadap guru honorer. Tujuannya agar posisi mereka bisa setara dengan guru ASN atau PPPK.
Persoalan Penggajian Tak Rutin Jadi Kendala
Selain masalah keberadaan guru honorer, Sarkowi juga menyoroti persoalan klasik yang kerap menghantui para tenaga pengajar non-ASN tersebut: penggajian yang tidak rutin.
“Saya kira Dinas Pendidikan harus mengevaluasi, bukan mengevaluasi guru honornya, tapi mengevaluasi supaya hak-hak guru honorer diperhatikan. Mereka bisa menerima gaji yang sesuai seperti PPPK atau ASN dalam pencairannya,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa banyak guru honorer yang diangkat oleh sekolah dengan sumber dana dari BOS. Kondisi ini sering kali menyulitkan secara administrasi dan menyebabkan keterlambatan pembayaran.
“Kita harapkan Dinas Pendidikan memberikan pendampingan. Mereka sudah mengajar, jangan sampai hak mereka terlambat atau terkendala,” pungkasnya.
Sarkowi menegaskan bahwa Komisi IV akan membahas lebih lanjut persoalan ini dengan Dinas Pendidikan Kaltim untuk mencari solusi terbaik bagi nasib ribuan guru honorer di Bumi Etam. (cc)
