Jakarta, Sketsa.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) lebih dari 30 persen pada APBN 2026 mulai berdampak serius pada kemampuan fiskal pemerintah daerah. Akibatnya, sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik di Kaltim ikut terganggu. Hal itu disampaikan Rudy dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, serta Kementerian PAN-RB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Rudy memaparkan bahwa total dana transfer untuk provinsi dan 10 kabupaten/kota di Kaltim tahun ini hanya Rp52,83 triliun, turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp78,04 triliun. “Jadi lebih 30 persen dana TKD kami dipangkas. Hari ini baru sekitar 30 persen yang masuk, padahal sudah masuk bulan Juni. Idealnya sudah 45 sampai 50 persen. Ini yang mengakibatkan belanja dan kegiatan daerah sedikit terganggu,” ujar Rudy. 

Selain itu, dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, tujuh di antaranya tercatat memiliki porsi belanja pegawai di atas batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Di tengah tekanan fiskal yang semakin berat, Rudy meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan ulang besaran alokasi TKD.

“Mempertimbangkan kembali besaran alokasi dan penyaluran dana transfer daerah yang mana dalam pemenuhan belanja APBD, belanja pegawai, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pengawasan, pendidikan dan pelatihan ASN,” sebutnya.

Ia menambahkan, kepala daerah saat ini dituntut mempercepat realisasi anggaran, namun ruang fiskal yang menyempit akibat pemangkasan transfer pusat membuat upaya tersebut semakin sulit. (cc)