Samarinda, Sketsa.id – DPRD Samarinda menyoroti pelaksanaan jalur afirmasi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Sistem desil yang menjadi acuan utama penentuan calon peserta didik dari keluarga kurang mampu dinilai belum tepat sasaran. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari orang tua murid yang tidak dapat mendaftarkan anaknya melalui jalur afirmasi karena status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Bagaimana jika ada warga yang tiba-tiba mengalami kesulitan ekonomi? Status desil mereka tentu tidak bisa langsung berubah seketika,” ujar Ronal, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa penggunaan kategori desil 1 hingga 4 sebagai syarat jalur afirmasi memiliki kelemahan karena pembaruan data tidak dapat dilakukan secara cepat ketika kondisi ekonomi masyarakat berubah. Selain lambatnya pembaruan data, DPRD juga menemukan kasus ketidaksesuaian data di lapangan, di mana sejumlah warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu justru tercatat pada desil 5 atau kelompok masyarakat mampu. Akibatnya, calon peserta didik yang semestinya berhak memperoleh kuota jalur afirmasi tidak dapat mengikuti seleksi melalui jalur tersebut.
Ronal mencontohkan kondisi di SMP Negeri 4 Samarinda yang menyediakan 75 kursi untuk jalur afirmasi, namun hingga masa pendaftaran berakhir, kuota yang terisi hanya 38 siswa.
“Maka yang ingin saya pertanyakan ke Pemkot, apakah sisa kuota afirmasi ini nantinya akan dibuka gelombang kedua atau dimasukkan ke jalur mana? Karena masih ada jalur domisili juga. Kalau dialihkan ke jalur domisili, sayang sekali karena target jalur afirmasi tidak maksimal,” ujarnya. DPRD mendorong pemerintah melibatkan tim verifikasi lapangan dan memberi kelonggaran persyaratan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan bagi warga yang layak menerima bantuan namun terkendala status desil.
“Kebijakan afirmasi sejatinya hadir untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Mekanisme seleksi perlu terus disempurnakan agar tidak menimbulkan hambatan baru,” pungkas Ronal. (cc)
