Samarinda, Sketsa.id – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus tetap berpijak pada nilai-nilai Trisakti yang dicetuskan oleh Soekarno. Menurutnya, konsep yang menitikberatkan pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan itu masih relevan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah saat ini, termasuk di Kota Samarinda. Helmi mengatakan, ketiga pilar Trisakti memiliki keterkaitan erat dengan upaya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, implementasinya harus tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Fondasi yang disampaikan Bung Karno dalam konsep Trisakti memiliki hubungan erat dengan pembangunan, termasuk pembangunan di Kota Samarinda. Implementasinya dapat dilihat melalui upaya memperkuat kedaulatan politik, mendorong kemandirian ekonomi, dan tetap menjaga jati diri serta nilai-nilai kebudayaan,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Samarinda akan terus mengawal proses pembahasan APBD agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan mampu menjawab kebutuhan dasar warga. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Helmi menekankan pentingnya memastikan setiap program yang dijalankan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Saat ini pemerintah sedang menjalankan berbagai program dalam kondisi efisiensi anggaran. Karena itu, kami meminta agar program-program yang dijalankan pemerintah kota benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya. Ia menyebut sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama yang harus mendapat dukungan penuh baik dalam penganggaran maupun pengawasan. Menurutnya, program yang berkaitan dengan tiga sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Terowongan Samarinda Mandek, DPRD Tunggu Klarifikasi Pemkot
Helmi turut menyoroti perkembangan proyek Terowongan Samarinda yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. DPRD telah menugaskan Komisi III untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait guna memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan proyek tersebut.
“Bahkan kami telah mengundang dinas-dinas terkait untuk melakukan hearing guna mengetahui perkembangan terbaru proyek tersebut. Namun surat yang kami sampaikan masih menunggu tanggapan dari Pemerintah Kota Samarinda,” jelasnya.
Menurut informasi awal yang diterima DPRD, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang perlu diselesaikan, namun pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah kota sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Helmi menegaskan bahwa proyek tersebut menggunakan anggaran daerah yang cukup besar, sehingga masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai progres dan waktu pemanfaatannya.
Apresiasi Revitalisasi Pasar Pagi, Helmi Ingatkan Perawatan Aset
Di sisi lain, Helmi memberikan apresiasi terhadap revitalisasi Pasar Pagi Samarinda yang dinilainya sebagai langkah positif dalam meningkatkan wajah perdagangan kota. “Kalau berbicara mengenai Pasar Pagi, saya justru melihatnya sebagai sesuatu yang patut disyukuri.
Kita harus mengapresiasi keberanian pemerintah kota dalam mengubah wajah pasar tradisional menjadi pasar yang lebih modern,” ujarnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh para pedagang dan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.
Helmi juga menekankan pentingnya pemeliharaan aset agar kenyamanan dan kualitas fasilitas publik yang telah dibangun dapat terus terjaga dalam jangka panjang. “Yang terpenting sekarang adalah bagaimana aset tersebut dirawat dan dipelihara dengan baik. Jangan sampai kenyamanan yang sudah tercipta saat ini justru berkurang karena kurangnya perawatan,” tutupnya. (cc)
