Samarinda, Sketsa.id – Juru Bicara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Sudarno, menerima kedatangan Aliansi Masyarakat Perantau Kalimantan Timur di kediamannya, Senin (29/6/2026). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana tabayun, klarifikasi, dan silaturahmi ini merupakan respons atas polemik konten video yang diunggah Sudarno dan dinilai menyinggung sejumlah pihak. Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Sudarno mengatakan dirinya menerima rombongan aliansi dengan terbuka dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Hari ini Aliansi Masyarakat Perantau Kalimantan Timur datang ke rumah saya dalam rangka tabayun, klarifikasi, dan silaturahmi. Saya menerima mereka dengan baik dan mendengarkan seluruh hal yang mereka sampaikan,” ujarnya.
Tolak Minta Maaf di Media, Persilakan Jalur Hukum
Menurut Sudarno, kedatangan aliansi bertujuan meminta penjelasan terkait konten video yang ia buat sebagai pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai Juru Bicara maupun Tim Ahli Gubernur Kaltim. Ia mengakui telah menyampaikan permintaan maaf apabila terdapat kesalahpahaman terhadap isi konten tersebut.
Namun, ia menolak permintaan untuk membuat video permintaan maaf atau menyampaikan permintaan maaf melalui media. “Saya meminta maaf apabila memang terjadi kesalahpahaman. Tetapi kalau saya harus meminta maaf atas kreativitas saya, sementara menurut saya apa yang saya lakukan benar, berarti saya tidak bebas berpikir dan tidak bebas berkreativitas.
Sebagai warga negara saya memiliki kebebasan berpikir dan berekspresi,” tegasnya. Sudarno menambahkan, apabila pihak yang merasa keberatan tetap tidak menerima penjelasannya, ia mempersilakan mereka menempuh jalur hukum. “Kalau mereka tetap tidak berkenan, saya persilakan menempuh jalur hukum. Sederhana saja,” katanya.
Soal Putra Daerah dan Narasi yang Tak Relevan
Dalam pertemuan itu, Sudarno juga menyinggung narasi mengenai “putra daerah” yang menurutnya tidak lagi relevan untuk terus diperdebatkan di Kalimantan Timur. Ia mencontohkan istrinya yang berasal dari suku Banjar dan mempertanyakan apakah masih layak dipersoalkan soal status putra daerah.
“Menurut saya, Kalimantan Timur hari ini tidak perlu lagi terus membangun narasi seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah membangun Kalimantan Timur bersama-sama. Apa pun sukunya, agamanya, rasnya, maupun golongannya, semuanya harus memperoleh kesempatan yang sama,” ujarnya.
Selain itu, Sudarno mengaku belum memperoleh jawaban atas pertanyaannya kepada salah satu perwakilan aliansi terkait dugaan pernyataan yang menyebut gubernur beserta keturunannya dilaknat hingga akhir zaman. “Kalau memang pernah mengucapkan, katakan pernah. Kalau tidak, katakan tidak. Apa pun jawabannya akan saya hormati. Tetapi substansi pertanyaan itu tidak dijawab,” katanya.
Sudarno menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak direncanakan sebelumnya. Ia mengaku baru mengetahui kedatangan rombongan setelah menerima pesan singkat usai bangun tidur. Meski sempat ada saran agar dirinya meninggalkan rumah untuk sementara, termasuk dari Ketua RT setempat, Sudarno memilih tetap berada di rumah dan menerima para tamu.
“Tidak ada janji sama sekali. Saya justru mempersilakan mereka masuk. Selama ruangan rumah saya cukup, meskipun rumah saya kecil, saya tetap menerima mereka dengan baik,” tuturnya. Hingga pertemuan berakhir, kedua belah pihak tetap mempertahankan sikap masing-masing. Perwakilan aliansi menyatakan akan melanjutkan persoalan tersebut melalui jalur hukum. (cc)
