Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Keterbatasan sumber air tawar menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Melalui 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah berupaya untuk memprioritaskan perluasan akses air bersih, termasuk menjajaki teknologi membran sebagai alternatif pengolahan air di wilayah yang sulit mendapatkan air tawar.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerataan layanan air bersih membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan memperluas jaringan perpipaan, sebab beberapa kawasan memiliki keterbatasan sumber air baku.
“Tidak semua air bersih di tempat kita bisa dijangkau PDAM,” ungkapnya di Tenggarong, Rabu (28/10/2026).
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di kawasan pesisir yang menghadapi kendala ketersediaan air tawar. Salah satunya Sepatin, yang selama ini membutuhkan pasokan air dari Anggana.
Menurut Aulia, ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain perlu diatasi melalui penyediaan fasilitas pengolahan air tersendiri. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat disesuaikan dengan kondisi sumber air yang tersedia di kawasan tersebut.
“Di sana nanti mau enggak mau, kita pakai pengolahan tersendiri,” tuturnya.
Salah satu opsi yang mulai dijajaki adalah teknologi membran. Pengolahan air dengan metode ini telah diterapkan melalui kerja sama PDAM dengan salah satu perusahaan di Tenggarong.
Hasil penerapan teknologi itu akan menjadi pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut. Apabila dinilai berhasil, metode serupa berpeluang digunakan di daerah yang memiliki sumber air asin atau tidak mempunyai ketersediaan air tawar yang memadai.
“Kalau metode membran ini bisa berhasil, ini bisa kita terapkan juga di tempat-tempat yang tidak tersedia air bakunya,” paparnya.
Penggunaan teknologi membran kemungkinan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan metode yang lebih sederhana. Namun kata dia, pertimbangan anggaran tidak mengubah kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ketika ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, maka kewajiban kita untuk memenuhinya,” tegasnya.
Di sisi lain, perluasan layanan air bersih tetap dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni optimalisasi PDAM, dukungan pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat.
Untuk kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan, pemerintah menggunakan pendekatan berbasis masyarakat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Aulia mengungkapkan, cakupan pelayanan air bersih di Kukar masih berada di kisaran 60 persen, sedangkan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) mencapai 48 persen. Angka tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dari sisi jangkauan maupun pengelolaan layanan.
“Yang jelas persoalan air bersih ini pekerjaan yang harus diselesaikan agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar tersebut,” tandasnya. (ADV/Prokom Kukar/cc)
