Jakarta, Sketsa.id – Pemerintah memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia belum akan ditetapkan sebagai bencana nasional. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai bahwa kapasitas negara, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya, masih mampu mengendalikan situasi.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).
“Masalah penetapan bencana nasional, negara kita masih sanggup,” ujar Dudung kepada awak media.
Menurut Dudung, pemerintah melalui setiap unsurnya masih sanggup menangani karhutla. Meski begitu, sikap ini tidak membuat Indonesia menutup diri terhadap bantuan dari negara asing. Pemerintah justru sangat menghargai setiap tawaran bantuan yang masuk.
Bantuan Asing Disambut, tapi Ada Catatan Teknis
Malaysia, misalnya, telah mengusulkan bantuan berupa tiga pesawat dan 52 personel untuk mendukung upaya pemadaman. Singapura juga disebut akan memberikan bantuan yang akan dikoordinasikan langsung dengan Kepala BNPB.
“Kan usulan bantuan itu sudah kita respons juga. Kemudian, bagaimana teknisnya, dia akan membantu tiga pesawat kemudian 52 personel. Dipersilakan saja,” kata Dudung.
Meski demikian, pemerintah tidak serta-merta menerima bantuan tersebut tanpa perhitungan. Dudung menjelaskan bahwa ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang harus diperhatikan, terutama terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM).
“Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala, ya, masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista,” jelasnya.
Pemerintah pun perlu mempersiapkan teknis operasi agar bantuan asing dapat berkolaborasi dengan baik dalam memaksimalkan operasi pemadaman.
Pemerintah Klaim Sudah Maksimal
Dalam kesempatan yang sama, Dudung menegaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menangani karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hal ini terlihat dari kerja keras BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, hingga masyarakat yang terlibat langsung di lapangan.
“Prajurit-prajurit TNI kita, Kepolisian, kemudian dari Manggala, dan petugas-petugas lain dari pemerintah daerah, bahkan melibatkan masyarakat ini sudah all out lah untuk menangani kebakaran hutan ini,” ucap Dudung.
Tidak hanya pengerahan tenaga, pemerintah juga mengerahkan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Mulai dari helikopter, pesawat untuk water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca (OMC). Bahkan, pemerintah tengah berupaya mengembangkan berbagai metode pemadaman api yang mengandalkan hasil riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Saat ini, terdapat 47 pesawat dan sekitar 60.000 personel yang diterjunkan untuk mendukung penanganan karhutla. Dudung pun meminta masyarakat tidak termakan isu yang menyebut pemerintah tidak berbuat apa-apa.
“Jangan kemudian termakan dengan isu-isu yang seakan-akan kami tidak berbuat. Kami sudah semaksimal mungkin,” tegasnya.
Kepala BNPB: Respons Cepat Lebih Penting dari Status
Senada dengan Menko Polkam, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi juga menanggapi desakan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, hal yang paling penting dalam penanganan bencana bukanlah status yang disematkan, melainkan kecepatan dan efektivitas respons di lapangan.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus berorientasi pada tindakan cepat untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat, termasuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
“Tapi kan terpenting, apa statusnya bencana nasional kek, maupun bencana daerah kek, responsnya apa? Kecepatannya apa? Jangan sampai namanya besar, tapi kan responsnya enggak ada,” ujarnya.
Kristomei menargetkan upaya pemadaman dilakukan secepat mungkin. Menurutnya, respons terhadap bencana harus dihitung dalam hitungan menit, bukan jam.
“Semuanya dikerahkan, macam-macam alat yang kita gunakan, pesawat, mobil, jalan kaki kek. Target secepat mungkin, jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, harus responsif, itu hitungannya bukan jam, menit,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Kristomei akan memeriksa data luas karhutla berdasarkan pemantauan satelit Sipongi dan NASA. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui luasan kebakaran serta dampaknya secara akurat. BNPB juga akan memetakan kemampuan dan sumber daya yang tersedia sebelum menentukan kebutuhan bantuan tambahan.
Mitigasi Jangka Panjang
Di luar upaya pemadaman, Dudung menegaskan pentingnya memperkuat mitigasi dan pencegahan karhutla sejak dini. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang berulang setiap tahun.
Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan agar langkah mitigasi dilakukan lebih awal, terutama di wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun embung atau tempat penampungan air untuk mendukung ketersediaan air saat terjadi kebakaran.
Pembangunan sarana tersebut juga melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan karhutla. Selain itu, pemerintah menginstruksikan TNI dan Polri untuk membangun sumur bor di sejumlah titik rawan kebakaran. Pembangunan sarana irigasi dan tempat penampungan air juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengantisipasi karhutla di masa depan. (*)
