Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar dan Badan Perencana Pembangunan Daerah(Bappeda) Kukar melaksanakan kegiatan Desk Verifikasi Meta Data Kegiatan Statistik Sektoral bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Kukar Tahun 2023 selama 2 hari dari tanggal 9 sampai dengan 10 Oktober, Bertempat di Hotel Harris Kota Samarinda.
Pada Senin 9 Oktober 2023, acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kukar, Dafip Haryanto dan dihadiri Kepala BPS Kukar Nurwahid, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kukar, Saiful Bahri,10 Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh Pejabat Kominfo Kukar.
Kadis Kominfo Kukar, Dafip Haryanto dalam sambutannya mengatakan, Kebijakan satu data Indonesia dibutuhkan sebagai basis dari pengambilan kebijakan di era sistem informasi dan kecepatan merespons perubahan seluruh program kebijak dan keputusan yang dilakukan pemerintah untuk kegiatan memajukan daerah harus berbasis data menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan harus berbasis data.
Penyelenggaraan satu data indonesia di tingkat daerah terdiri dari pembina data,walidata tingkat daerah, walidata pendukung dan produsen data.Selain itu ada forum satu data yang berfungsi untuk menyepakati daftar data,dimana tugas walidata untuk memeriksa data sesuai dengan prinsip satu data indonesia.
Sebagaimana hasil kesepakatan rapat koordinasi forum satu data indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 september 2023 lalu,telah kita sepakati daftar kebutuhan data perangkat daerah di kabupaten Kukar sebanyak 1.624 data yang saat ini masih dalam proses penetapan surat keputusan Bupati Kukar tentang kebutuhan data Kabupaten kukar tahun 2023.
Sebagaimana amanat peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia menyatakan bahwa satu data indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip satu data indonesia yakni data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki Meta Data, ujarnya
Dalam rangka pemenuhan meta data kegiatan statistik sektoral demi mewujudkan tersedianya data yang akurat ,mutakhir,terpadu,dapat dipertanggung jawabkan ,mudah diakses ,dan dibagipakaikan,ksmi dari Diskominfo kukar memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan desk verifikasi meta data kegiatan statistik sektoral yang akan kita laksanakan selama 2 hari kedepan.
Kadis kominfo Dafip Haryanto berharap kegiatan Desk ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan yakni tersedianya metadata kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan satu data indonesia.Dan kegiatan ini juga dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan ,pelaksanaan ,evaluasi ,dan pemgendaliaan pembangunan yang didukung oleh data yang akurat serta dikelola secara seksama ,terintegrasi dan berkelanjutan, pungkasnya
Dalam kesempatan tersebut, Nurwahid selaku kepala BPS Kabupaten Kukar dalam arahannya pada sesi pembukaan Desk verifikasi meta data kegiatan statistik sektoral tahun 2023 mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan bersama seluruh OPD di Kukar dalam melahirkan statistik yang berkualitas untuk terwujudnya Satu Data Kabupaten Kukar yang akurat, terpadu, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Metadata statistik sektoral adalah suatu informasi mengenai kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi.
Kegiatan metadata statistik sektoral ini dimaksudkan untuk meminimalisir duplikasi publikasi data.
semoga dengan adanya kegiatan desk verifikasi meta data kegiatan statistik sektoral ini, bisa memperbaiki kinerja pengelolaan data statistik sektoral di masing-masing OPD, sehingga mampu memberikan data yang Up to date dan bisa dipertanggungjawabkan” ujarnya
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendaliaan Pembangunan Daerah Bappeda Kukar Saiful Bahri mengatakan, pengelolaan data diperlukan untuk memilih dan memilah informasi yang relevan sebagai dasar penyusunan kebijakan sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menggunakan data sebagai dasar menentukan kebijakan dan transformasi digital. “One Data Indonesia hadir untuk memperkuat tata kelola data, khususnya agar data ini dapat dipertukarkan antar instansi dan organisasi,” jelasnya.
Satu Data Indonesia memastikan seluruh data yang dikumpulkan dapat digunakan oleh banyak organisasi pembangunan terkait. Untuk itu data harus memiliki standar data, standar metadata, kode referensi, dan interoperabilitas. “Ini penting untuk interoperabilitas data. “Jangan sampai data dari hasil yang sama memberikan informasi yang berbeda,” imbuhnya.
Saiful Bahri juga menekankan pentingnya memilah data prioritas yang perlu didahulukan. Banyaknya data yang ada perlu dipisahkan antara data yang mendesak, data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta data yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.katanya
Sebagai informasi, Desk 1 terdiri dari : Dinas Kominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Desk 2 terdiri dari : Dinkes, Dinas Sosial ,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , Dinas Pariwisata , Dinas Perhubungan. (adv/pa/Diskominfo Kukar)