Skets.id – Sekretaris Fraksi Golongan Karya (Golkar), Hasna menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyampaian Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD 2024 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 pasal 177 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (19/9/2024).
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penyampaian Nota Penjelasan Raperda ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Hasna dalam penyampaiannya.
Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah catatan terkait realisasi pendapatan daerah. Pada kuartal ketiga tahun ini, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 36% dari total target sebesar 9,148 triliun Rupiah, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 90% dari total sekitar 226 miliar Rupiah.
“Kami memberikan apresiasi atas pencapaian ini. Namun, masih ada beberapa sektor yang perlu dioptimalkan seperti Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, serta Penertiban Retribusi Parkir dan Reklame,” ucapnya.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan akselerasi kinerja dan efisiensi agar target pendapatan daerah dapat tercapai, mengingat sisa waktu kuartal keempat hanya tinggal 90 hari.
“Tentunya kami mendukung upaya pemerintah untuk mencapai target kenaikan pendapatan daerah dengan waktu yang tersedia,” tegasnya.
Selain itu, Hasna juga menyoroti rendahnya serapan anggaran belanja daerah dan mendesak pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam mempercepat penyerapan anggaran, terutama yang masuk dalam kategori Mandatory Spending. Fraksi Golkar menekankan pentingnya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
Fraksi Golkar juga mendorong percepatan pembangunan proyek multiyears yang dinilai penting bagi kemajuan Kutai Timur. Hasna menegaskan agar ASN dan P3K tetap fokus pada tugasnya dalam melayani masyarakat, dan tidak terjebak dalam euforia Pilkada.
“Kami meminta ASN dan P3K untuk tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh oleh dinamika Pilkada, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” pungkasnya.(adl/adv)
