Samarinda,Sketsa.id – Komisi II DPRD Kaltim kembali soroti sejumlah aset milik Pemprov Kaltim. Di antaranya berupa fasilitas olahraga seperti Stadion Utama Palaran dan Hotel Atlet di GOR Kadrie Oening.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengatakan bahwa pihaknya sempat mengkomunikasikan hal tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Dia menegaskan, aset milik pemprov harus terpelihara dan tetap bermanfaat.
“Termasuk lapangan Palaran yang hari ini sudah berprogress pembangunannya, jalannya, dan semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena kan jangan sampai kemudian itu tidak kita pelihara,” ujar pria yang akrab disapa Tiyo itu.
Kemudian, bicara soal Hotel Atlet, Tiyo berharap agar bangunan tersebut bisa segera diakvitasi. Tak terurusnya Hotel Atlet sebenarnya cukup disayangkan oleh politisi dari Fraksi Golkar itu.
Terkhusus fasilitas yang memang berkaitan dengan olahraga, Tiyo bakal meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim agar bisa mengelola aset-aset pemprov. Bahkan jika bisa, aset tersebut juga bisa dialihkan ke perusahaan daerah (perusda).
“Kalau bisa dikelola oleh perusda. Kami tidak masalah, tapi kalau tidak, saya tetap rekomendasi untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” jelas Tiyo.
Namun, seandainya perusda sanggup untuk menangani aset-aset Pemprov Kaltim, Komisi II sudah pasti akan mengizinkannya. Namun disinggung soal Hotel Atlet yang hendak dijadikan perpustakaan baru oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim, Tiyo punya pandangan yang sedikit berbeda.
“Saya bukan tidak mendukung perpustakaan. Saya dukung, tapi kalau mengambil Hotel Atlet, saya pikir itu kan konstruksi bangunannya untuk kamar-kamar atlet,” paparnya.
Tiyo setuju jika Pemprov Kaltim mesti membangun perpustakaan yang lebih baik. Tapi jika Hotel Atlet yang dijadikan target sebagai lokasi pembangunan perpustakaan baru, maka perlu ada perombakan habis-habisan.
“Kita akan dukung supaya minat baca masyarakat kita bisa lebih baik lah, dengan berbagai macam strateginya. Kalau sekarang kan katanya kantornya memang sempit, kemudian banjir dan lain-lain,” tutupnya. (ADV/Pa/DPRD Kaltim)
