Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan perlunya penambahan pengawas sekolah pada 2024. Sampai saat ini, jumlah pengawas di Kaltim hanya ada 34.
Jumlah tersebut dinilai masih sedikit. Sebab total SMA dan SMK negeri di Kaltim mencapai 241 sekolah. Sedangkan sekolah yang berstatus swasta ada sekitar 400-an.
Salehuddin menyebut pihaknya sangat prihatin dengan fenomena ini. Ditambah lagi, pengawas sekolah juga tak tersentuh dengan program signifikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
“Gimana kita bisa meningkatkan kualitas kegiatan belajar-mengajar (KBM)? Pengawasnya saja terbatas, operasionalnya tidak ada dan lokasinya jauh-jauh pula,” sambung dia.
Selain itu, rata-rata pengawas sekolah juga sudah memasuki masa pensiun. Menurut Salehuddin, pengawas tersebut juga sudah tak begitu efektif.
“Di beberapa kabupaten dan kota yang saya dapatkan datanya, jangankan mau mengawas, Kurikulum Merdeka saja mereka belum dapat. Baru ke kepala sekolah dan guru,” tambahnya.
Menurutnya, pengawas sekolah juga sulit melakukan pengawasan karena belum diberikan sosialisasi tentang Kurikulum Merdeka secara masif. Khusus hal ini, Komisi IV sudah mengkomunikasikannya dengan Disdikbud Kaltim.
“Ini ada kami sampaikan saat banggar maupun rapat dengar pendapat dengan Disdikbud. Artinya, 2023 APBD Perubahan 2023 APBD Murni 2042, kami berikan porsi lebih ke pengawas,” tambah dia.
Jika pengawas tidak diberikan porsi yang bagus, ujar Salehuddin, maka jangan berharap proses pengawasan pendidikan juga bisa bagus.
Politisi dari Fraksi Golkar itu mengatakan, bicara soal kebijakan, maka pengawas sekolah itu berada di posisi evaluasi. Evaluasi itu, ujarnya, jadi salah satu muatan untuk melakukan formulasi kebijakan selanjutnya.
“Pengawas sekolah itu ada di posisi evaluasi. Evaluasi jadi salah satu muatan untuk lakukan formulasi kebijakan selanjutnya,” pungkasnya.
(ADV/Pa/DPRD Kaltim)
