Tenggarong, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mempunyai enam upaya konkret untuk menangani inflasi daerah.
Enam langkah itu di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.
Pelaksanaan operasi pasar murah sudah diselenggarakan di 52 titik di wilayah Kukar. Dalam hal ini, Pemkab Kukar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar menjalin kerja sama dengan Perum Bulog Cabang Samarinda.
Disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, ada 84.093 kilogram beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu terjual di 300 titik pada kegiatan operasi pasar murah selama bulan September 2023.
Sunggono selaku Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kukar juga memaparkan kebijakan yang telah dilakukan oleh TPID Kabupaten Kukar. Berkat kebijakannya, TPID Kukar mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, yakni insentif fiskal sebesar Rp9.864.642.000 untuk mengendalikan dan menangani inflasi daerah.
Hal di atas berdasarkan keputusan Menteri keuangan RI Nomor 336 Tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiscal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode kedua menurut provinsi/kabupaten/kota.
“Pengendalian inflasi selain telah dilakukan oleh TPID, diharapkan juga dilakukan secara bersama-sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam pengendalian inflasi,” harapnya.
Lanjutnya, Kabupaten Kukar telah menetapkan roadmap pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022-2024, yaitu menggambarkan rencana kegiatan pemerintah daerah dalam mengendalikan dan melaksanakan kebijakan inflasi di Kukar.
Namun, Sunggono menyebut, Kukar juga ditetapkan sebagai wilayah yang rawan pangan. Bukan karena kurangnya pangan, tetapi berdasarkan dari kementerian tidak adanya tenaga Kesehatan. Oleh karena itu, dari penetapan strategi melakukan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk merekrut tenaga Kesehatan di seluruh kecamatan, termasuk desa yang anggarannya dilekatkan pada BKKD.
Selanjutnya, Pemkab Kukar juga akan melekatkan anggaran kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah-wilayah yang bermasalah pada pangan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan bagi nelayan, termasuk bantuan BBM.
“Untuk Disperindag harus bisa menyelesaikan target capaian kinerja kita untuk mensertifikasi Halal UMKM sebanyak 60 ribu yang baru dianggarkan 500 juta, karena pemerintah pusat telah menginstruksikan tahun 2024 UMKM harus mempunyai sertifikasi Halal”, tegas Sunggono. (Adv/Pa/Disominfo Kutai Kartanegara)
