Samarinda, Sketsa.id – Melihat banyaknya persoalan lahan yang menimpa sekolah-sekolah di Kaltim, Komisi IV DPRD Kaltim minta Pemprov Kaltim untuk segera membentuk satuan tugas (satgas). Sebab 40-50 persen sekolah dipastikan punya masalah lahan.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. Dia mengatakan, pembentukan satgas itu perlu melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Jadi bukan hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, tapi juga melibatkan BPKAD, bahkan badan pertanahan. Kemudian bisa berkoordinasi dengan pemkab dan pemkot terkait,” ungkap Salehuddin.
Persoalan lahan menjadi sangat krusial. Sebab Disdikbud Kaltim tidak akan leluasa jika ingin membangun unit sekolah baru (USB) di suatu daerah jika lahannya masih bermasalah.
Politisi Golkar itu mengatakan, jika hanya Disdikbud Kaltim yang menanganinya sendiri, maka masalah ini tak akan selesai. Apalagi, di Kaltim banyak usulan USB tapi masih terkendala di lahan.
“Itu juga jadi faktor pembangunan sekolah kita jadi terkendala dan mandek karena masalah lahan,” ujarnya.
Pihaknya sudah beberapa kali menggelar rapat bersama BPKAD Kaltim. Diakuinya, OPD tersebut ada keterbatasan tenaga dan persoalan aset juga lumayan rumit.
Dia mengatakan, perlu ada koordinasi lebih intens dengan pemerintah daerah terkait. Supaya, aset-aset yang ada bisa selesai lebih mudah. Jika demikian, pemprov juga akan lebih mudah untuk membangun sekolah baru.
“Problem proses transisi penyerahan aset sesuai payung hukum yang ada itu mestinya clear pada 2016. Tapi di Kaltim, hanya sebagian kecil yang diserahkan,” tambahnya.
Salehuddin pun mengakui, pemasalahan lahan juga jadi pemicu bagi pemprov tak bisa optimal dalam membangun sekolah atau ruang belajar baru. Terlebih lagi, sekolah baru bisa mendapat banyuan jika sudah dipastikan tak mengalami masalah lahan.
(Adv/Pa/DPRD Kaltim)
