Tenggarong, Sketsa.id – Calon siswa Sekolah Rakyat di Kutai Kartanegara (Kukar) mengacu pada kelompok kesejahteraan masyarakat desil 1 hingga 4. Program pendidikan ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono Kasnu, mengatakan kriteria tersebut menjadi salah satu acuan bagi calon siswa yang ingin mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Anak-anak yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 berpeluang memenuhi kriteria untuk mengikuti program tersebut.
“Kalau siswanya itu kan mereka yang berasal di desil 1–4. Sepanjang mereka itu ada di desil 1–4, insyaallah masuk dalam kriteria yang bisa ikut di Sekolah Rakyat itu,” ungkap Sunggono di Pendopo Wabup Kukar, Sabtu (17/10/2026).
Saat ini, persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kukar beber dia, terus berjalan. Secara administrasi, dokumen rencana pembangunan telah berada di Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara itu, persiapan fisik di lokasi juga mulai dilakukan melalui pembersihan lahan (land clearing).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berharap pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Namun, realisasi pembangunan masih menunggu tahapan selanjutnya setelah proses persiapan yang berjalan saat ini.
Sunggono menjelaskan, Sekolah Rakyat direncanakan berlokasi di Kecamatan Muara Badak. Lahan yang disiapkan kini berkembang menjadi lebih dari 7 hektare, dari rencana awal sekitar 5 hektare.
“Lahannya memang awalnya sekitar 5 hektare, kini menjadi 7 hektare lebih,” terangnya.
Untuk saat ini, Pemkab Kukar merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di satu lokasi. Sekolah Rakyat diharapkan Sunggono, dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Jadi bukan di Bukit Biru, kalau Bukti Biru itu Sekolah Garuda,” tegasnya.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, dibantu kementerian dan lembaga terkait.
Sementara itu, pemerintah daerah berperan menyiapkan lahan dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan.
Di Kukar, lahan seluas lebih dari 7 hektare di Kecamatan Muara Badak telah disiapkan dan proses pembersihan lahan mulai dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembangunan
“Lahannya memang awalnya sekitar 5 hektare, kini menjadi 7 hektare lebih. Kita harapkan tahun depan bisa terbangun,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)
