Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi secara rutin pencapaian APBD di tiap tahun anggaran yang sedang berjalan. Sebab, Seno acap kali melihat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) acap kali terulang di tiap tahun.
Seno mengatakan bahwa soal Silpa selalu jadi hal yang dihindari penyelenggara kebijakan. Sebab jika Silpa terjadi, artinya ada beberapa program yang tak terealisasu. Pengaruhnya berdampak ke kemajuan pembangunan Kaltim.
Evaluasi secara khusus itu, ujar Seno, bisa diarahkan ke proses lelang pengerjaan untuk proyek-proyek pembangunan fisik. Seno mengatakan, proses lelang yang ada itu mestinya bisa berjalan efisien.
“Proses lelang yang ada selama ini, harusnya bisa dijalan dengan lebih efisien. Utamanya pada proyek berskala besar,” ucap Seno.
Di sisi lain, dia juga meminta agar unit pengadaan barang dan jasa Pemprov Kaltim bisa memastikan proses lelang tak berjalan lambat. Sebab, hal itu bakal berdampak ke masa pengerjaan ke pemenang lelang.
“Semakin lambat lelang, artinya semakin sedikit waktu yang tersedia untuk mengerjakan sebuah program pembangunan,” sambung dia.
Diketahui, Silpa di Kaltim pada 2022 terbilang masih tinggi. Angkanya sekitar Rp 6 triliun lebih. Sesuai aturan, Silpa tersebut akan menjadi penerimaan pembiayaan dan masuk ke Perubahan APBD 2023 ini. (Adv/Pa/DPRD Kaltim)
