Samarinda, Sketsa.id – Veridiana Huraq Wang, selaku Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Barat dan Mahakam Ulu kembali angkat bicara terkait persoalan status jalan.
Diketahui kondisi jalan di wilayah tersebut mengalami kerusakan yang cukup signifikan, membuat mobilitas masyarakat terhambat. Terutama berkaitan dengnan perekonomian.
Dalam kesempatan ini, Veridiana membicarakan jalan nonstatus di wilayah Mahakam Ulu dan sekitarnya. Ia menyebut, beberapa waktu lalu ihwal jalan nonstatus sempat dirinya bicarakan bersama Kepada Dinas PU Kaltim.
Veridiana mengatakan sejumlah jalan nonstatus tersebut memerlukan dukungan semua pihak terlebih pusat untuk pemeliharaan dan pemetakannya. “Jadi jalan nonstatus ini artinya belum jadi milik Kabupaten, belum juga jadi milik Provinsi dan belum juga milik pemerintah,” ujar Veridiana.
Jalan yang ada di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu cukup strategis, pasalnya berbatasan dengan beberapa kabupaten yang lain.
“Katakan lah berbatasan dengan Kabupaten Malinau kemudian Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan sedikit wilayah berdekatan dengan negara tetangga Malaysi,” sebutnya.
Menurut Veridiana, jalan tersebut dapat disebut juga jalan nasional. Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu berharap pembagunan dan pembenahan jalan tersebut dilakukan secara bersama baik kabupaten, provinsi maupun pusat.
Lebih lanjut ia menjabarkan, Panjang jalan nonstatus ini diperkirakan sekitar 260 km. Jika dilakukan pembangunan dan pembenahan, Dinas PU sendiri mengestimasi kebuthan anggarannya sebesar Rp5 Triliun.
Namun demikian, Veridiana mengatakan anggaran sebesar itu tidak bisa satu kali penganggaran. Akan tetapi secara bertahap.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap Pemkab Mahulu, Pemprov Kaltim bersama bisa ke pusat untuk meminta membantu karena masuk ranah nasional.
