Samarinda, Sketsa.id – Fasilitas pendidikan di Kaltim terus mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Dalam hal ini, Pemprov Kaltim didorong memberikan akses pendidikan yang merata di tiap daerah.
Namun, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir justru mendapatkan informasi bahwa masih ada sebuah sekolah di Kaltim yang terpaksa menggunakan balai desa untuk kegiatan belajar dan mengajar. Menurutnya, hal tersebut sangat memprihatinkan.
Menurut Sutomo, hal itu bisa terjadi akibat terbatasnya infrastruktur pendidikan di suatu daerah. Apalagi daerah pelosok yang jauh. Akhirnya, tak bisa menampung siswa di tempat yang cukup.
“Ini sangat bertentangan dengan program wajib belajar 12 tahun yang semestinya menjadi prioritas,” ucapnya.
Sutomo mencontohkan seperti di Kecamatan Tabalar, Berau yang sama sekali tak mempunyai sekolah jenjang SMA. Akhirnya, anak-anak yang tinggal di kecamatan itu harus sekolah di kecamatan lain yang punya SMA.
“Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim harus melakukan pemerataan pembangunan fasilitas sekolah di daerah pelosok dan pedalaman,” tegas dia.
Politisi dari Fraksi PKB itu mengatakan, anggaran pendidikan tak bisa hanya difokuskan untuk pengembangan fasilitas hingga sarana prasarana di daerah perkotaan. Menurutnya, sekolah di daerah pelosok juga harus mendapat perhatian yang sama.
“Anggaran pendidikan yang triliunan itu, jangan hanya diproritaskan untuk melakukan modernisasi pembelajaran di perkotaan. Pedalaman dan pelosok juga perlu dapat perhatian,” tandasnya. (Adv/Pa/DPRD Kaltim)
