Bontang, Sketsa.id – Rencana pembangunan jalan lingkar di Kota Bontang kembali mendapat sorotan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang.
Proyek infrastruktur tersebut dirancang untuk membuka konektivitas antara Kelurahan Tanjung Laut Indah menuju Bontang Kuala, serta dari Selambai di Loktuan hingga ke kawasan Tanjung Limau. Gagasan ini dinilai strategis dalam mendukung mobilitas warga dan mendorong pengembangan wilayah.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah, menyampaikan komitmennya untuk mengawal rencana itu agar dapat dimasukkan secara resmi ke dalam dokumen RPJMD Bontang.
Menurutnya, jika telah tertera dalam perencanaan daerah, maka peluang untuk mendapat alokasi dana dari provinsi akan semakin besar.
“Selama belum tercantum dalam RPJMD, akan sulit bagi kami di provinsi untuk memberikan dukungan maksimal. Tapi kalau sudah masuk, kami bisa kawal melalui Badan Anggaran (Banggar). Ini penting, apalagi jika bisa diprioritaskan,” ungkap Agusriansyah, Kamis (22/5/2025).
Ia menilai, jalan lingkar akan membawa dampak positif tidak hanya dalam hal efisiensi lalu lintas antarwilayah, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara umum, perkembangan Bontang cukup baik, hanya saja kendala fiskal seperti keterbatasan PAD masih menjadi tantangan. Maka infrastruktur seperti ini bisa jadi salah satu solusi,” tambahnya.
Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang telah menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk proyek tersebut. Total luas lahan yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 5,5 hektare dengan anggaran sekitar Rp17 miliar.
Adapun panjang jalan yang akan dibangun dari Tanjung Laut Indah ke Bontang Kuala diproyeksikan sepanjang 2,8 kilometer.
Proyek ini menjadi harapan besar bagi warga yang selama ini menghadapi kendala akses antarwilayah, sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bontang dalam menyusun infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. (Adv/ DPRD Kaltim)
